Ketahanan Pangan Kita Bisa Terganggu

RM.id  Rakyat Merdeka - Guru Besar Universitas Jember, Achmad Subagio khawatir ketahanan pangan Indonesia terganggu jika terjadi kisruh atau masalah serius di Laut China Selatan (LCS). Menurutnya, hingga kini, Indonesia masih mengimpor biomassa berupa karbohidrat sebesar 15 juta ton per tahun. Jumlah itu nyaris setara dengan setengah kebutuhan beras nasional.

"Itu barang (15 juta ton impor karbohidrat) tidak mudah untuk kita dapatkan kalau ada problem di Laut China Selatan. Impor kita akan jadi masalah. Anggaplah masalah hanya 5 juta ton. Tapi, kita mau dapat itu dari mana?" ungkap Subagio dalam webinar Ngobrol @tempo dengan tema, Cadangan Strategis Pangan untuk Kekuatan Pertahanan Indonesia", Selasa (28/9).

Baca juga : Sambut Era Kendaraan Listrik, PLN Bangun SPKLU Di Sulawesi Tengah

Dia menyarankan, Pemerintah memasifkan usaha end-to-end dari hulu hingga hilir sejak saat ini. Langkah itu diyakininya dapat menjadi solusi atas permasalahan tersebut.

Pada kesempatan ini, Subagio menekankan pentingnya ketahanan pangan, dengan menceritakan kemenangan perang gerilya yang dikomandoi Jenderal Sudirman pada pasca-kemerdekaan. Menurutnya, Indonesia kala itu menang hadapi agresi militer Belanda II karena adanya suplai pangan.

Baca juga : PSG Vs Man City, Menanti Magis Messi

"Kalau kita lihat dalam sejarah bagimana Pak Sudirman gerilya, salah satu kesuksesannya, ya, singkong. Beliau mempunyai sistem cadangan pangan strategis berupa oyek, singkong. Lalu didistribusikan rakyat kepada tentara sewaktu pergerakan," jelasnya.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi menugaskan Kementerian Pertahanan (Kemhan) untuk menggarap proyek Lumbung Pangan (Food Estate) di Kalimantan sebagai upaya menjaga ketahanan pangan di luar Jawa. Kemhan memilih pengembangan singkong sebagai Cadangan Logistik Strategis (CLS). Kemhan pada 2020-2021 menargetkan pengembangan CLS dilakukan di lahan seluas 30.000 hektare (ha) di Kalimantan Tengah (Kalteng).

Baca juga : Jelang PON XX Papua, Kementan Pantau Keamanan Pangan Hewan

Saat ini, pengembangan kawasan yang baru dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) baru sekitar 600 ha di Kabupaten Gunung Mas. Sisanya, perizinannya masih berproses di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dan proses anggaran di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.