Golkar Dukung Ide Prabowo

RM.id  Rakyat Merdeka - Partai Golkar siap pasang badan atas usulan Presiden Prabowo Subianto membenahi sistem politik dan demokrasi yang saat ini bermasalah. Termasuk, usulan menerapkan Pilkada tidak langsung karena ongkos politik tinggi.

“Kita harus mencermati pidato Pak Prabowo itu secara lengkap dan dalam spektrum yang lebih luas. Poin yang paling penting dari pidato itu adalah ada sesuatu atau masalah dalam sistem politik dan demokrasi kita,” kata Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, di Jakarta, Kamis (19/12/2024).

Anggota Komisi II DPR ini mengamini, saat ini terjadi biaya politik tinggi di pesta demokrasi. Tidak hanya di Pilkada, politisi Beringin itu juga tidak menampik terjadi di kontestasi Pilpres dan Pileg.

“Tidak bisa dipungkiri prak­tik-praktik moral hazard pe­milu, seperti money politics, vote buying, political transactional, semakin permisif dan masif ter­jadi di tengah-tengah masyara­kat. Bila kita terus membiarkan itu, maka akan bisa mengakibatkan terjadinya degradasi moral pada masyarakat kita," ung­kapnya.

Baca juga : Imbauan Prabowo, Stasiun TV Siarkan Lagu Indonesia Raya Serentak

Wakil Badan Legislasi DPR ini menganggap pernyataan Prabowo menjadi pengingat perlunya sistem politik diubah, tidak hanya Pilkada. Doli pun menyarankan kodifikasi atau pembukuan hukum Undang-Undang Parpol dengan Undang-Undang Pemilu.

"Pernyataan Presiden itu adalah pernyataan seorang ke­pala negara untuk membangun kesadaran bersama, bahwa kita harus segera melakukan perbai­kan sistem. Jadi, bukan hanya Pilkada tetapi terkait sistem politik secara keseluruhan," katanya.

Karena itu, persoalan ini ti­dak bisa dibahas secara par­sial. Misalnya, Pilkada saja. Menurutnya, perbaikan sistem Pemilu itu harus satu paket dengan semua urusan pemilihan lainnya. Baik itu Pilpres, dan Pileg. Bahkan, termasuk pemili­han kepala desa (Pilkades).

Doli menganggap permasalahan biaya politik tinggi bisa jadi hanya satu permasalahan yang disorot. Menurutnya, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem Pemilu saat ini.

Baca juga : Golkar Karanganyar Digoyang Isu Musdalub

"Setelah kita sepakat untuk perbaikan sistem, maka yang kita lakukan adalah evaluasi secara menyeluruh terhadap apa kelemahan dan kekurangan sistem yang kita gunakan sekarang. Baru kita masuk pada sistem paling ideal seperti apa yang perlu kita elaborasi," ujarnya.

Mantan Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ini meni­lai, saat ini menjadi momentum tepat untuk mengubah sistem politik sebelum memasuki tahun politik selanjutnya. Dia lantas meminta DPR dan Pemerintah segera menindaklanjuti usulan Prabowo.

"Yang juga jauh lebih penting adalah kita sepakat, saat inilah momentumnya melakukan perbaikan sistem itu, di awal periode Pemerintahan baru. Sehingga kita bisa bebas dan punya cukup waktu untuk mencari berbagai alternatif sistem terbaik, tanpa terikat dengan kepentingan pemenangan semata menjelang Pemilu 2029," kata Doli.

Sebelumnya, Presiden Prabowo berbicara mengenai perbai­kan sistem Pilkada. Dia mencon­tohkan negara Malaysia hingga India yang memilih Gubernur lewat DPRD.

Baca juga : Ketua MPR: Presiden Prabowo Dukung Kemerdekaan Palestina

"Menurut saya kita harus per­baiki sistem kita, dan kita tidak boleh malu untuk mengakui bahwa kemungkinan sistem ini terlalu mahal, dari wajah yang menang pun saya lihat lesu juga, yang menang lesu, apalagi yang ka­lah," ujar Prabowo di HUT Golkar, Kamis (12/12/2024).

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.