Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
- Gerak Cepat, Waskita Karya Salurkan Ribuan Bantuan Untuk Korban Gempa NTT
- Juventus Menang Tipis di Pekan Pertama Serie A 2026/27
- Ibrahima Konate Ingin Buktikan Diri Di Real Madrid
- Atasi Karhutla Riau, Prabowo Minta Bangun 306 Sumur Bor Di Dekat Hotspot
- Calon Bos OJK Sarjito Beberkan Tantangan Bursa Mineral RI Agar Dipercaya Dunia
RM.id Rakyat Merdeka - Sekjen DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Habib Aboe Bakar Alhabsyi menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Pemerintah membentuk Satuan Tugas Terpadu untuk memberantas praktik premanisme yang kian meresahkan.
Habib Aboe Bakar menegaskan, segala bentuk tindakan premanisme, baik yang dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan (ormas) maupun kelompok lainnya, tidak dapat dibenarkan dalam negara hukum.
Baca juga : Ini 4 Pemain Persib Yang Absen Saat Hadapi Persita
"Ormas dibentuk oleh masyarakat secara sukarela dengan tujuan mulia, yakni berperan aktif dalam pembangunan nasional, meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Jika ada ormas yang justru melakukan tindakan premanisme, itu jelas melenceng dari tujuan dasar pembentukan ormas itu sendiri," ujar Habib Aboe dalam keterangannya, Kamis (15/5/2025).
Dia menyoroti, tindakan premanisme yang dilakukan oleh oknum tertentu, apalagi jika mengganggu iklim investasi, merupakan ancaman serius bagi masa depan bangsa.
Baca juga : Saatnya Pemerintah Serius Atasi Permasalahan Truk Kelebihan Dimensi Dan Muatan
"Kita harus waspada. Misalnya, ada informasi mengenai kelompok yang meminta jatah proyek senilai Rp 5 triliun kepada PT Chandra Asri Alkali. Ada juga aksi premanisme yang menghambat proyek pembangunan pabrik BYD dan Vinfast di Subang. Ini sangat membahayakan iklim investasi kita," tegas sembari memberi contoh kekinian.
PKS memandang, negara tidak boleh kalah oleh praktik-praktik semacam ini. Aparat penegak hukum harus hadir dan bertindak tegas terhadap segala bentuk intimidasi, pemerasan, atau pemaksaan yang merugikan masyarakat dan dunia usaha.
Baca juga : Raih SPE-GRK, Pemerintah Minta Perusahaan Sawit Tiru PTPN IV PalmCo
"Premanisme dalam bentuk apa pun, baik skala kecil yang menyasar pelaku UMKM, maupun skala besar yang mengganggu proyek strategis, harus diberantas. Negara harus hadir, hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu," pungkasnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya