Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
RM.id Rakyat Merdeka - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham menegaskan kritik masyarakat terhadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan hal yang wajar dalam iklim demokrasi. Namun, ia mengingatkan, agar kritik tidak berubah menjadi kebencian yang justru dapat memecah belah bangsa.
“Sebagai keluarga besar bangsa Indonesia, kita lahir dari kebersamaan. DPR ada untuk masyarakat Indonesia. Kalau ada polemik, mari kita hadapi dengan arif dan bijaksana,” kata Idrus dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (28/8).
Pernyataan Idrus disampaikan menanggapi aksi demonstrasi yang belakangan digelar masyarakat. Dalam aksi tersebut, sebagian massa bahkan menyerukan pembubaran DPR.
Baca juga : Skuad Garuda Hadapi Taiwan Dan Lebanon
Menurut Idrus, seruan itu tidak bisa dilakukan karena DPR adalah lembaga konstitusional yang keberadaannya diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ia menilai wacana pembubaran DPR tidak realistis dan berpotensi menyesatkan sebagian masyarakat.
Meski demikian, Idrus memahami alasan di balik kekecewaan publik.
Gelombang kritik belakangan ini mencuat setelah kabar kenaikan tunjangan perumahan anggota DPR hingga Rp50 juta per bulan. Kenaikan itu disebut sebagai kompensasi atas kondisi rumah dinas DPR di Kalibata yang dianggap tidak lagi memadai.
Baca juga : Pemerintah Minta Platform Digital Tak Sebarkan Hoaks, Fitnah & Kebencian
“Dari sisi komunikasi publik, kebijakan ini memang menimbulkan kesan DPR kurang peka terhadap situasi ekonomi yang sulit. Kritik publik itu wajar, bahkan penting sebagai koreksi, tapi jangan sampai komunikasi terputus. Kalau rakyat hanya marah, DPR membela diri, masalah tidak akan selesai,” ujarnya.
Idrus kemudian mengajak masyarakat dan wakil rakyat untuk membangun kesadaran kolektif. Ia menyinggung konsep budaya Jawa kepeneran politik, yakni kemampuan merespons persoalan dengan bijak sebagai jalan menuju “kebenaran substantif” untuk kepentingan rakyat.
“Dalam agama pun diajarkan jangan sampai kebencian terhadap suatu kaum membuatmu berlaku tidak adil,” imbuhnya.
Baca juga : Ojol Populer, Tapi Benarkah Layak Jadi Angkutan Umum?
Ia menekankan bahwa kritik publik seharusnya menjadi bahan evaluasi dan perbaikan kebijakan, bukan sekadar memperuncing jurang politik. Di sisi lain, Idrus juga mengingatkan para anggota DPR untuk lebih peka terhadap kondisi rakyat.
“Kalau komunikasi diperbaiki, saling menghormati dijaga, saya yakin bangsa ini bisa keluar dari situasi sulit. Jangan ada lagi sikap memaksakan kehendak,” kata Idrus.
Dengan begitu, ia berharap hubungan rakyat dan DPR dapat kembali sehat, sehingga kritik berfungsi memperkuat demokrasi, bukan menimbulkan kebencian.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
