Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
- Perbaikan Selesai, Kondisi Jalan Lenteng Agung Sudah Normal dan Bisa Dilewati
- Persib Mulai Susun Persiapan Hadapi Musim 2026/2027
- OTT Pejabat Imigrasi Jakbar, KPK Sita Mobil, Valas, Hingga Emas
- Erling Haaland Bisa Bawa Norwegia Bersaing di Piala Dunia 2026
- Davide Ancelotti Latih Lille, Calvin Verdonk Hadapi Tantangan Baru
RM.id Rakyat Merdeka - Partai Demokrat menyatakan berada dalam satu barisan dengan Presiden Prabowo Subianto dalam menyikapi penentuan sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) ke depan.
Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan sikap tersebut berangkat dari ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberikan kewenangan kepada negara untuk mengatur mekanisme pemilihan kepala daerah melalui undang-undang.
Baca juga : Polemik Sistem Pilkada, Golkar: Pilkada Tak Langsung Wujud Demokrasi Pancasila
“Karena itu, baik pemilihan langsung maupun pemilihan melalui DPRD merupakan pilihan yang sah dalam sistem demokrasi Indonesia,” kata Herman dalam keterangannya, Selasa (6/1/2026).
Menurut dia, Partai Demokrat memandang pemilihan kepala daerah oleh DPRD sebagai salah satu opsi yang patut dipertimbangkan secara serius, khususnya dalam rangka memperkuat efektivitas pemerintahan daerah, meningkatkan kualitas kepemimpinan, serta menjaga stabilitas politik dan persatuan nasional.
Baca juga : Swasembada Bawang Merah Sejak 2016, Kendal Sukses Topang Pangan Nasional
Meski demikian, Herman menegaskan bahwa Pilkada menyangkut kepentingan rakyat yang luas sehingga pembahasan terkait kebijakan tersebut harus dilakukan secara terbuka dan demokratis.
“Pembahasan sistem Pilkada harus melibatkan partisipasi publik agar setiap keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan kehendak rakyat dan tetap menjunjung tinggi semangat demokrasi,” ujarnya.
Baca juga : Program Miskin Ekstrem Pasti Kerja, Pemerintah Ingin Putus Ketergantungan Bansos
Ia menambahkan, bagi Partai Demokrat, prinsip utama dalam penentuan mekanisme Pilkada adalah memastikan demokrasi tetap hidup, suara rakyat tetap dihormati, dan persatuan nasional terus dijaga sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Oleh karena itu, apa pun mekanisme yang dipilih ke depan, harus mampu memperkuat demokrasi sekaligus menjaga keutuhan bangsa,” kata Herman.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya