Ciptakan Lingkungan Sehat, PKB Dorong Gerakan Pilah Sampah Nasional

RM.id  Rakyat Merdeka - Sekretaris DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Bidang Energi dan Sumber Daya Alam Ratna Juwita Sari mendorong Pemerintah segera menyusun dan meluncurkan Gerakan Pilah Sampah Nasional. Dia menilai, langkah ini mendesak untuk mencegah persoalan sampah yang kini menjadi ancaman serius bagi lingkungan, kesehatan, hingga ekonomi masyarakat.

“Kami meminta Pemerintah segera menyusun gerakan pilah sampah nasional agar persoalan yang hingga kini belum terselesaikan dapat ditangani secara lebih serius dan terukur. Jangan sampai masalah sampah ini menjadi bom waktu,” ujar Ratna, di Jakarta, Senin (18/5/2026).

Anggota Komisi XII DPR itu menilai, tata kelola sampah di Indonesia tidak bisa lagi diselesaikan dengan cara konvensional. Volume sampah terus meningkat drastis akibat kegagalan melakukan pemilahan sejak dari sumbernya.

“Di sisi lain, kita masih belum mempunyai skema pengelolaan sampah yang bisa secara cepat mengubah limbah menjadi sesuatu yang bermanfaat seperti energi, pupuk, atau produk lainnya,” katanya.

Ratna menegaskan, akar persoalan sampah nasional terletak pada kebiasaan mencampur seluruh jenis sampah. Padahal, jika dipilah sejak awal berdasarkan kategori organik, anorganik, bahan berbahaya dan beracun (B3), serta residu, sebagian besar sampah masih memiliki nilai guna dan dapat didaur ulang.

Baca juga : Tingkatkan Keamanan Jakarta, Pramono Integrasikan CCTV Pemprov Dan Polda Metro

Dia menekankan, pilah sampah harus menjadi gerakan nasional. “Pemilahan sejak dari sumbernya akan mengurangi beban tempat pembuangan akhir dan memperkuat sistem pengelolaan sampah nasional,” ujarnya.

Vokalis PKB di Senayan itu juga meminta regulasi pengelolaan sampah dibenahi secara menyeluruh dari hulu hingga hilir. Edukasi dan pemilahan massal harus dimulai dari rumah tangga, sekolah, pasar, hingga kawasan industri, yang didukung infrastruktur pengangkutan dan daur ulang memadai.

Ratna juga menekankan pentingnya menghidupkan kembali gerakan 3R (Reduce, Reuse, Recycle) yang sempat digaungkan pada 2012. Dia berharap edukasi pengelolaan sampah kembali diperkuat melalui jalur formal maupun nonformal.

“Pengelolaan sampah tidak boleh bergantung pada pergantian kepemimpinan. Harus ada kesinambungan kebijakan dari pusat sampai daerah agar gerakan ini benar-benar menjadi budaya nasional, termasuk memasukkan edukasi pilah sampah di lembaga pendidikan dasar,” tegasnya.

Sebagai contoh, Ratna mengapresiasi langkah Pemprov DKI Jakarta yang mulai menggalakkan kebijakan pemilahan sampah di tingkat warga. Namun, dia mengingatkan kondisi di lapangan sudah memasuki fase darurat.

Baca juga : Penjualan Naik 2x Lipat, Polytron Kuasai Pasar Motor Listrik Nasional

Dia menyoroti kondisi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang yang dinilai menjadi alarm keras bagi tata kelola limbah nasional. Dengan volume sampah Jakarta mencapai sekitar 9.000 ton per hari, kapasitas penampungan Bantargebang disebut berada di titik kritis.

Jika tidak segera ditangani, ancaman pencemaran udara, polusi air lindi, hingga gangguan kesehatan masyarakat di sekitar lokasi dikhawatirkan menjadi bencana nyata.

Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengungkapkan sejumlah strategi Pemerintah untuk menangani darurat sampah di berbagai daerah. Salah satunya melalui Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) dan Refuse Derived Fuel (RDF).

Menurut Jumhur, proyek PSEL saat ini sudah memasuki tahap kontrak dan mulai dibangun di sejumlah wilayah. Namun, teknologi tersebut membutuhkan waktu sekitar dua tahun hingga dapat beroperasi penuh.

“Sampah, kita punya teknologi yang sering Anda dengar namanya waste to energy atau PSEL. Itu sudah mulai ada kontrak-kontrak dan mulai dibangun. Tapi itu butuh waktu sekitar dua tahun sampai menjadi kenyataan,” ujar Jumhur, di Jakarta Pusat, Rabu (13/5/2026).

Baca juga : Gerakan Pilah Sampah di Jakarta Bukan Sekadar Seremonial

Selain itu, Pemerintah juga menyiapkan solusi jangka pendek melalui pemanfaatan teknologi karya anak bangsa untuk memastikan pengolahan sampah tetap berjalan sambil menunggu proyek PSEL selesai.

Jumhur menegaskan PSEL bukan satu-satunya solusi nasional. Untuk daerah yang tidak terjangkau proyek tersebut, pemerintah akan mendorong pengelolaan sampah melalui skema reuse dan recycle, termasuk pengolahan menjadi batako maupun bahan campuran semen.

Pemerintah juga menggencarkan proyek RDF atau pengolahan sampah menjadi bahan bakar alternatif guna mengurangi kondisi darurat sampah di berbagai kota.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.