Ketua Bawaslu: Transparansi Pemilu & Pendidikan Pemilih Kunci Demokrasi Substantif

RM.id  Rakyat Merdeka - Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja menegaskan pentingnya penguatan demokrasi substantif melalui peningkatan transparansi pemilu, pendidikan pemilih, serta pengawasan partisipatif yang melibatkan masyarakat luas.

Menurut Bagja, langkah tersebut menjadi kunci untuk menjaga kedaulatan rakyat sekaligus meningkatkan kualitas demokrasi dan penyelenggaraan pemilu di Indonesia.

Bagja mengingatkan, demokrasi Indonesia saat ini menghadapi berbagai tantangan yang semakin kompleks, terutama di era digital. Mulai dari praktik politik uang hingga maraknya disinformasi yang dapat memengaruhi kualitas pilihan masyarakat.

Baca juga : 3 Kartu Merah Warnai Pembukaan Piala Dunia, Meksiko Tekuk Afrika Selatan

"Tantangan terkait politik uang hingga disinformasi terus berkembang. Karena itu, perlu peningkatan transparansi pemilu dan pendidikan bagi pemilih demi terciptanya demokrasi substantif di Indonesia," ujar Bagja, dalam keterangan tertulis, Jumat (12/6/2026).

Dia menegaskan, demokrasi tidak cukup hanya diukur dari terselenggaranya pemilu secara prosedural. Lebih dari itu, demokrasi harus mampu menghadirkan proses politik yang berintegritas, transparan, dan membuka ruang partisipasi publik yang luas.

"Demokrasi yang kuat tidak hanya ditentukan oleh terlaksananya pemungutan suara, tetapi juga oleh keterbukaan proses, integritas peserta dan penyelenggara, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam melakukan pengawasan," katanya.

Baca juga : Menkop: Jateng Jadi Pelopor Pendidikan Perkoperasian

Bagja juga menyoroti tingginya biaya politik yang masih menjadi tantangan serius dalam penyelenggaraan pemilu. Kondisi tersebut berpotensi memicu praktik politik uang dalam berbagai bentuk, mulai dari pemberian hadiah, bantuan sosial, hingga dukungan terhadap kegiatan masyarakat yang bermuatan elektoral.

Karena itu, dia menilai transparansi pembiayaan kampanye harus terus diperkuat agar seluruh aliran dana dan biaya politik dapat diketahui serta diawasi publik. "Keterbukaan informasi menjadi salah satu instrumen penting untuk menjaga integritas proses demokrasi," tegasnya.

Selain itu, Bagja menilai pendidikan pemilih harus dilakukan secara berkelanjutan. Dengan pendidikan politik yang memadai, masyarakat diharapkan dapat menentukan pilihan berdasarkan gagasan, rekam jejak, dan kapasitas kandidat, bukan karena transaksi politik ataupun informasi yang menyesatkan.

Baca juga : Perluas Akses Transaksi Valas, BRI Operasikan Money Changer di Lokasi Strategis

Bagja mendorong penguatan pengawasan partisipatif dengan melibatkan masyarakat sipil, perguruan tinggi, dan media. Menurutnya, pengawasan pemilu tidak bisa hanya dibebankan kepada penyelenggara, tetapi membutuhkan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat.

"Demokrasi yang substantif hanya dapat terwujud apabila seluruh pihak memiliki komitmen yang sama untuk menjaga integritas pemilu dan memperkuat pengawasan publik. Karena itu, partisipasi masyarakat menjadi fondasi penting dalam memastikan demokrasi berjalan sesuai kehendak rakyat," pungkasnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.