Pilkada 2024, Pemkab Magelang Siapkan Rp 108 Miliar

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magelang, Jawa Tengah menyiapkan anggaran Rp 108 miliar untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

"Kami bersama DPRD mencoba memformulasikan anggaran yang diajukan KPU dan Bawaslu,  yang kami total sekitar Rp 108 miliar," kata Bupati Magelang, Zaenal Arifin dalam bincang pemilu dan demokrasi secara daring di rumah dinas Bupati Magelang, Kamis (4/3).

Zaenal mengatakan, hal ini harus diupayakan pemerintah daerah dalam rangka menyukseskan Pilkada 2024.

Baca juga : Pilpres 2024, Prabowo Disarankan Lirik Tokoh Indonesia Timur

Terkait keamanan dan ketertiban wilayah pada saat pilkada, katanya, pemerintah akan bersinergi dengan jajaran TNI dan Polri untuk membantu tugas dari Satpol PP serta Linmas yang ditugaskan melaksanakan pengamanan ketertiban wilayah.

Selain itu, akan ada antisipasi khusus bilamana situasi atau kondisi pandemi masih berlangsung hingga saat Pilkada 2024.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Magelang, Afifuddin mengatakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pilkada serentak akan dilaksanakan November 2024.

Baca juga : Siapkan Rp 100 Miliar Jika Terbukti Pelakor

Persiapan yang dilakukan KPU adalah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan Bawaslu Kabupaten Magelang untuk mempersiapkan anggaran.

Afifuddin menyebutkan, di Kabupaten Magelang untuk pasangan calon dari partai politik maksimal hanya empat pasangan calon. Kemudian estimasi untuk calon perseorangan dua pasangan calon sebagaimana periode sebelumnya.

Ia menuturkan, jumlah TPS yang akan disiapkan sebanyak 2.839, dan sudah dilaporkan ke KPU Provinsi Jateng. "Provinsi sedang mendata jumlah TPS ini, karena akan berbarengan dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah," katanya dikutip Antara.

Baca juga : Pilkada 2024 Dan Panggung Rakyat

Sementara, Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang, M Habib Shaleh mengatakan, ada tujuh syarat sukses Pilkada Serentak 2024, antara lain tentang kepastian hukum, peraturan KPU yang mengatur tentang jadwal dan sebagainya.

"Kemudian penyelenggara pemilu harus berintegritas. Bawaslu bersama KPU akan memastikan penyelenggaraan pemilu baik di tingkat kabupaten, kecamatan, sampai desa dan TPS berintegritas," katanya pula.

Habib menekankan, netralitas ASN, TNI, Polri, dan aparat desa akan ikut menunjang keberhasilan pilkada serentak mendatang.[MFA] 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.