Dark/Light Mode

Belanja Pegawai dan Nasib Honorer Jadi Sorotan Komisi II DPR

Senin, 8 Juni 2026 13:37 WIB
TEDY OCTARIAWAN KROEN / RM
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian (keempat kiri), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini (tengah) dan sejumlah Gubernur Sejumlah Provinsi dan sejumlah pejabat serta Perwakilan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), mengikuti Rapat dengan Komisi II DPR, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/6/2026). Raker, RDP dan RDPU ini membahas soal permasalahan Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Honorer yang sudah terlalu banyak, dan Relaksasi kebijakan dan penyusunan Regulasi atas besaran pegawaindi Pemerintah Daerah yang melebihi 30 Persen Anggaran dan Pendapatan Belanja Derah (APBD).
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian (keempat kiri), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini (tengah) dan sejumlah Gubernur Sejumlah Provinsi dan sejumlah pejabat serta Perwakilan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), mengikuti Rapat dengan Komisi II DPR, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/6/2026). Raker, RDP dan RDPU ini membahas soal permasalahan Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Honorer yang sudah terlalu banyak, dan Relaksasi kebijakan dan penyusunan Regulasi atas besaran pegawaindi Pemerintah Daerah yang melebihi 30 Persen Anggaran dan Pendapatan Belanja Derah (APBD).