Dark/Light Mode

Pengesahan Revisi UU Desa Ditunda

Selasa, 6 Februari 2024 16:33 WIB
TEDY OCTARIAWAN KROEN / RM
Ketua DPR Puan Maharani (tengah) didampingi Wakil Ketua DPR Lodewijk F Paulus (kanan) dan Rachmat Gobel (kiri), menyampaikan keterangan kepada wartawan, di lobby Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (6/2/2024), usai mengikuti Rapat Paripurna. Dalam keterangannya Puan mengatakan telah bertemu dan berdialog dengan 21 orang Perwakilan Kades yang berunjukrasa diantaranya Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI), Parade (Persatuan Kepala Desa dan Perangkat Desa) Nusantara, Persatuan anggota badan permusyawaratan Desa seluruh Indonesia (PABDSI), Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI), dan Asosiasi Kepala Desa (AKD), dan sepakat soal pengesahan Revisi Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ditunda setelah Pemilu 2024 selesai.
Ketua DPR Puan Maharani (tengah) didampingi Wakil Ketua DPR Lodewijk F Paulus (kanan) dan Rachmat Gobel (kiri), menyampaikan keterangan kepada wartawan, di lobby Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (6/2/2024), usai mengikuti Rapat Paripurna. Dalam keterangannya Puan mengatakan telah bertemu dan berdialog dengan 21 orang Perwakilan Kades yang berunjukrasa diantaranya Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI), Parade (Persatuan Kepala Desa dan Perangkat Desa) Nusantara, Persatuan anggota badan permusyawaratan Desa seluruh Indonesia (PABDSI), Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI), dan Asosiasi Kepala Desa (AKD), dan sepakat soal pengesahan Revisi Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ditunda setelah Pemilu 2024 selesai.