Wakil Menteri Lingkungan Hidup (Wamen LH) Diaz Hendropriyono menegaskan bahwa isu pendanaan iklim masih dipenuhi janji tanpa realisasi. Hal itu ia sampaikan saat memimpin Rapat Kick-Off Persiapan Partisipasi Delegasi Indonesia dalam UNFCCC COP30/CMP30/CMA7 yang digelar di Jakarta.

Pertemuan ini menjadi langkah awal koordinasi lintas kementerian/lembaga (K/L), mitra pembangunan, serta lembaga internasional menjelang forum iklim terbesar dunia yang akan berlangsung di Belém, Brasil, pada 10–21 November 2025.

Konferensi Para Pihak atau Conference of the Parties (COP) di bawah naungan UNFCCC merupakan forum global yang mempertemukan hampir seluruh negara untuk membahas strategi menghadapi perubahan iklim. Tujuannya: menjaga kenaikan suhu bumi tidak melebihi 1,5°C atau setidaknya 2°C dengan memperkuat aksi iklim, menurunkan emisi gas rumah kaca, serta memastikan dukungan pendanaan dari negara maju bagi negara berkembang.

Dalam arahannya, Wamen Diaz menekankan pentingnya konsolidasi sejak dini agar posisi Indonesia lebih kokoh di meja perundingan. Ia menyoroti isu climate finance yang masih menjadi pekerjaan rumah besar.

“Isu Climate Finance ini, awalnya di Copenhagen Accord [negara maju] janji memberikan bantuan kepada negara berkembang 100 juta dolar AS per tahun, tapi menurut UNFCCC belum terealisasi. Lalu New Collective Quantified Goals dari target 1,3 triliun dolar baru disepakati 300 miliar dolar,” jelas Wamen Diaz, Rabu (27/8/2025).

Dia menambahkan, Indonesia akan terus mendorong agar janji-janji tersebut benar-benar dipenuhi.

“Ini kan artinya, [negara maju] banyak janji tanpa realisasi,” tegasnya, Rabu (27/8/2025).

Selain isu pendanaan, delegasi Indonesia akan menjadikan COP30 sebagai panggung untuk memperkuat diplomasi karbon. Tahun ini, Paviliun Indonesia tak hanya akan menyelenggarakan seminar, tetapi juga memperluas perdagangan karbon lintas sektor.

Beberapa kerja sama yang tengah dijajaki antara lain potensi pembelian 12 juta ton CO₂e oleh Norwegia hingga 2035, peluang perdagangan karbon dengan Jepang dan Korea, serta pengembangan Renewable Energy Certificate (REC) oleh PLN. Indonesia juga mendorong perluasan kerja sama melalui Mutual Recognition Agreements (MRA) dengan standar internasional seperti Gold Standard (GS) dan Verra.

Namun, Wamen Diaz mengingatkan bahwa keberhasilan diplomasi ini sangat bergantung pada dukungan bersama.

“Kita selalu perlu dukungan dari bapak/ibu, karena KLH tidak punya expertise di semua bidang. Ada 20-an working group, kita perlu mempersiapkan lead negotiator yang paham betul terkait kertas posisi Indonesia,” ujar dia, Rabu (27/8/2025).

Rapat ini juga diwarnai pemaparan Deputi Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon, Ary Soedijanto, serta Staf Ahli Bidang Sumber Daya Pangan, Sumber Daya Alam, dan Mutu Lingkungan, Laksmi Widyajayanti. Keduanya menjelaskan dinamika perundingan internasional serta peluang kontribusi kementerian hingga sektor swasta di Paviliun Indonesia.

Dengan koordinasi lintas sektor yang solid, Indonesia optimistis dapat membawa posisi yang lebih komprehensif dan strategis di COP30.

“Semoga meeting ini bisa menguatkan posisi Indonesia di tingkat dunia dan mencapai target nasional kita untuk beberapa komitmen,” tutup Wamen Diaz, Rabu (27/8/2025).

Rapat Kick-Off ini dihadiri sejumlah K/L strategis, termasuk Kementerian Luar Negeri, Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian PPN/Bappenas, serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Video & Editor: Hendrawan K. Wijaya