Indonesia menegaskan peran kepemimpinannya dalam upaya global menghentikan polusi plastik. Hal ini ditegaskan usai perundingan Intergovernmental Negotiating Committee (INC 5.2) di Jenewa berakhir tanpa konsensus.

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) bersama National Plastic Action Partnership (NPAP) menggelar Rapat Konsolidasi Multipihak di Jakarta, Kamis (21/8), untuk memastikan komitmen internasional diterjemahkan menjadi aksi nyata di dalam negeri.

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan polusi plastik adalah krisis lingkungan sekaligus ancaman kesehatan masyarakat. “Saat ini baru 39 persen sampah di Indonesia yang terkelola dengan baik. Sisanya masih mencemari lingkungan. Polusi plastik, termasuk mikroplastik, sudah mencapai tingkat krisis dan tidak bisa ditunda lagi penanganannya,” ujar Hanif.

Dalam forum INC 5.2, Indonesia aktif menjembatani perbedaan pandangan antara High Ambition Coalition (HAC) yang mendorong adopsi perjanjian progresif, dan Like-Minded Countries (LMC) yang menekankan perlunya memperhatikan tantangan negara berkembang. Indonesia mendorong pembahasan berbasis klaster agar lebih terarah serta menekankan pentingnya perjanjian yang inklusif, adil, dan implementatif. Meski konsensus global belum tercapai, Hanif menegaskan langkah Indonesia tetap berjalan. “Dengan atau tanpa perjanjian global, Indonesia tetap menjalankan langkah nyata, terukur, dan inklusif menuju Indonesia bebas polusi plastik. Semua ini hanya bisa tercapai lewat kolaborasi multipihak dan dukungan investasi,” katanya.

Pemerintah juga tengah melaksanakan transformasi besar dalam pengelolaan sampah. Hingga kini telah tersedia 250 Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), 42.033 Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R), fasilitas modern seperti biodigester, Refuse-Derived Fuel (RDF), dan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di 33 kota besar, serta 343 TPA terbuka yang tengah dikonversi menjadi sanitary landfill. Transformasi ini diperkirakan membutuhkan investasi hingga Rp300 triliun dan membuka ruang partisipasi multipihak melalui pendekatan pentahelix. NPAP diharapkan menjadi platform strategis untuk mobilisasi pendanaan non-pemerintah serta memperkuat sinergi lintas pemangku kepentingan.

Videografer: RM Magang

Editor: Hendrawan K. Wijaya