RM.id Rakyat Merdeka - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, jumlah penduduk kelas menengah di Indonesia pada 2024, menurun dibandingkan 2023. Pada 2023, jumlah kelas menengah mencapai 48,27 juta orang. Pada 2024 menjadi 47,85 juta orang.
Plt Kepala BPS Amalia Adininggar mengatakan, penyebab utama turunnya kelas menengah tahun ini, adalah pandemi Covid-19. Menurutnya, efek pandemi pada 2020, masih terasa sampai saat ini, terutama kepada perekonomian.
"Dari 2014 ke 2019 naik, dari 41 persen jadi 53 persen. Setelah pandemi, turun bertahap. Ada long Covid untuk perekonomian," ujarnya, Jumat (30/8/2024), seperti diberitakan CNNIndonesia.com.
Berdasarkan data BPS, pada 2019, jumlah penduduk kelas menengah sebanyak 57,33 juta orang. Turun menjadi 53,83 pada 2021. Lanjut pada 2022, turun menjadi 49,51 juta.
Baca juga : Mirah Sumirat: Bukan Cuma Karena Pandemi Covid-19
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Khamdani juga menilai, penurunan persentase kelas menengah, tidak terlepas dari scarring effect Pandemi Covid-19.
Yakni, kata dia, tingkat kesejahteraan masyarakat secara rata-rata di hampir seluruh dunia, turun dengan disparitas kesejahteraan yang meningkat.
"Kondisi kelas menengah di Indonesia semakin memprihatinkan, karena kita memiliki sektor informal yang sangat besar, dengan kualitas tenaga kerja yang didominasi unskilled workers," ucap Shinta kepada Rakyat Merdeka, Minggu (8/9/2024).
Untuk itu, Shinta menilai, faktor tersebut membuat pertumbuhan sektor usaha mengalami hambatan. "Penciptaan lapangan kerja berkualitas dan penyerapan tenaga kerja, cenderung sangat lambat setelah pandemi," tandasnya.
Baca juga : Imigrasi Hadirkan Layanan E-Paspor Pertama Di Sydney
Menurut Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (ASPIRASI) Mirah Sumirat, ada beberapa faktor penyebab menurunnya kelas menengah. Yakni, sejak tahun 2020 hingga 2024, ada Covid-19, Undang-Undang Cipta Kerja dan politik upah murah.
"Dampaknya, mengakibatkan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di sektor industri. Covid-19 itu banyak sekali mengakibatkan perusahaan yang mengalami penutupan," kata Mirah kepada Rakyat Merdeka, Minggu (8/9/2024).
Menurut dia, awal terjadinya PHK massal adalah saat Pemerintah membuat kebijakan pembatasan pergerakan. Termasuk di sektor ekonomi, baik itu bagian produksi dan lainnya, dengan sistem work from home (WFH).
"Bagaimana perusahaan mau bayar pekerjanya kalau motornya untuk menghasilkan produk, tidak bekerja. Maka, tidak heran banyak perusahaan yang tutup," ujarnya.
Baca juga : Cak Imin Janji Lepaskan Jabatan Ketum PKB Di 2029
Untuk membahas topik ini lebih lanjut, berikut wawancara dengan Shinta Khamdani.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.