RM.id Rakyat Merdeka - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka meminta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengkaji ulang penerapan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
Gibran mengaku mendapat banyak keluhan, terkait pelaksanaan PPDB sistem zonasi. "Apakah akan diteruskan, ataukah akan kembali ke sistem yang lama," katanya, dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta Selatan, Senin (11/11/2024).
Rapat koordinasi yang digelar Kemendikdasmen ini, salah satunya untuk mendengarkan masukan Pemerintah Daerah, tentang pelaksanaan PPDB jalur zonasi. Gibran menilai, sebenarnya PPDB zonasi memiliki tujuan yang baik. Namun, belum bisa diterapkan di semua daerah.
Baca juga : Gerindra: Keterbukaan Publik Harus Selalu Dijaga
"Waktu itu saya sebagai Wali Kota, tentunya kita harus komplain dengan program yang di pusat," ujarnya.
Di tempat terpisah, Mendikdasmen Abdul Mu'ti mengatakan, pihaknya masih melakukan kajian mendalam mengenai kelanjutan sistem zonasi sekolah dalam PPDB.
Dia berharap, apa yang tengah menjadi perhatian masyarakat ini, akan mencapai keputusan final pada Februari atau awal Maret 2025. "Bentuknya akan seperti apa, tunggu saja," ucap Abdul Mu'ti di Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu (13/11/2024).
Baca juga : Pengguna Narkoba Bakal Direhabilitasi
Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Satriwan Salim, mendukung Kemendikdasmen melakukan evaluasi sistem zonasi PPDB. Menurutnya, langkah Kemendikdasmen mengumpulkan kepala dinas pendidikan dari seluruh Indonesia itu, tepat. "Dengan duduk bersama, dapat merumuskan ulang skema penerimaan peserta didik baru," ucapnya, Rabu (13/11/2024).
Sedangkan Anggota Komisi X DPR, MY Esti Wijayati berpandangan, sistem zonasi pada PPDB, memiliki kepentingan untuk masyarakat. Menurut dia, masyarakat tidak mampu dan penyandang disabilitas juga mempunyai kesetaraan pendidikan yang berkualitas.
"Konsekuensinya, negara harus hadir. Dengan memberikan fasilitas untuk semua sekolah secara memadai," ujar MY Esti, Selasa (12/11/2024).
Baca juga : Kendaraan ODOL Dilarang Masuk Tol
Dia menambahkan, Pemerintah harus meningkatkan sumber daya manusia. Yang belum sempurna dari sistem zonasi, perlu disempurnakan. "Bukan mengubah secara keseluruhan," tegasnya.
Untuk membahas topik tersebut lebih lanjut, berikut ini wawancara dengan Satriwan Salim.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.