Gerindra: Keterbukaan Publik Harus Selalu Dijaga

RM.id  Rakyat Merdeka - Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) menyambut baik kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan Komisi Informasi Pusat (KIP) terhadap sejumlah lembaga,termasuk partai politik. Kegiatan ini sangat efektif meningkatkan kesadaran parpol untuk semakin informatif.

“Monitor dan evaluasi yang dilakukan KIP hari ini dan yang terus dilaksanakan setiap tahun adalah sesuatu yang sangat positif. Dapat mendorong kesa­daran bagi para lembaga-lemba­ga publik untuk terus menjaga diri,” kata Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, dalam keterangannya, kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Menghadiri presentasi uji publik monitoring dan evaluasi yang digelar KIP di Kemayoran, Jakarta, kemarin, Muzani me­nyampaikan evaluasi yang di­lakukan KIP terhadap keterbu­kaan lembaga adalah suatu hal yang harus terus dilakukan.

Baca juga : Pengguna Narkoba Bakal Direhabilitasi

Menurutnya, uji publik moni­toring dan evaluasi keterbu­kaan sebuah lembaga seperti partai politik harus didorong dan diperkuat. Sehingga, se­tiap masyarakat di Indonesia dapat mengakses data-data yang disajikan partai politik sebagai pemenuhan informasi yang dibutuhkan.“Bahwa keterbukaan publik harus terus ter­jaga, karena mereka pertama menggunakan uang negara,” tegasnya.

Ketua MPRini menjelaskan, partai politik merupakan lem­baga yang mendapatkan dana bantuan politik dari Pemerintah. Dana tersebut, wajib dipertang­gungjawabkan dengan baik dan dilaporkan kepada masyarakat seluas-luasnya.

Sehingga, masyarakat teru­tama netizen Indonesia dapat menelusuri ke mana saja dana negara yang sudah digunakan partai.

Baca juga : Kendaraan ODOL Dilarang Masuk Tol

Diyakininya, Partai Gerindra telah mempresentasikan kepada KIP ihwal pendanaan uang negara yang digunakan partai.

Misalnya, untuk pendidikan politik, rekruitmen, dan konsoli­dasi yang sifatnya itu menjadi kegiatan rutin Partai Gerindra di setiap tingkatan. “Dan kami se­lalu mencatat dan mengunggah ke website Partai Gerindra atas penggunaan dana tersebut,” jelas Muzani.

Bagi Muzani, setiap rupiah yang diberikan negara kepada lembaga publik harus bisa diper­tanggung jawabkan. Monitoring dan evaluasi yang diseleng­garakan KIP adalah upaya penyadaran. Bukan hanya KIP, tetapi untuk rakyat termasuk netizen.

Baca juga : Mayoritas Laporan Bawaslu Isinya Tentang Netralitas ASN

Itulah sebabnya, Muzani berharap, kegiatan monitoring keterbukaan lembaga oleh KIP dapat terus dilakukan. Menurutnya, setiap partai harus memiliki ke­sadaran untuk terus melakukan keterbukaan kepada masyarakat atas informasi dan pertang­gungjawaban sebagai regenerasi kepemimpinan.

“Itulah penyadaran yang akan terus dilakukan KIP sehingga lembaga-lembaga publik kita terus terjaga dalam hal meng­gunakan keuangan negara da­lam hal mengambil keputusan-keputusan hukum dan politik. Sebab, partai politik adalah instrumen penting dalam rekruit­men seorang calon pemimpin baik di pusat dan daerah,” tutup Muzani.

Sebagai informasi, Partai Gerindra telah meraih 10 peng­hargaan kategori lembaga pub­lik paling inovatif dan infor­matif dari KIP. Artinya, Partai Gerindra menjadi satu-satunya partai politik yang paling in­formatif dan terbuka terhadap publik.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.