RM.id Rakyat Merdeka - Badan Gizi Nasional (BGN) sedang mengkaji asuransi untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kajian itu mencakup asuransi kecelakaan kerja, hingga jika ada dampak bagi penerima manfaat seperti keracunan. Apakah perlu asuransi ini?
Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN Tigor Pangaribuan memastikan, biaya asuransi tidak akan dipotong dari biaya pangan MBG. “Biaya bahan pangannya tidak boleh berkurang dari Rp 10.000. Nah ini operasionalnya juga kita harus hitung dengan cermat,” kata Tigor di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (10/5/2025).
Tigor mengungkapkan, saat ini sedang dikaji apakah karyawan yang mengerjakan MBG sudah terlindungi asuransi kecelakaan kerja atau belum. Selain itu, sedang dirumuskan juga biaya asuransi tersebut apakah akan menggunakan biaya operasional atau tidak.
“Nah jadi kita sekarang mengkaji jika dia terhubung dengan potensi kebakaran atau potensi kecelakaan di dalam pekerjaan. Nah ini kita cover sebagai asuransi yang bisa mengatasi kerugian yang muncul,” ucap dia.
Baca juga : Menko Zulhas Ungkap Peran Penting Kapolri
Pihaknya meminta supaya setiap satuan pelayanan menyisihkan dana operasionalnya. “Nah kemudian kalau yang untuk karyawan, tentu karyawan yang bekerja dengan BGN itu sudah di-cover oleh BPJS,” tambahnya.
Terkait bila ada kasus pada penerima manfaat, seperti keracunan di Cianjur dan Kota Bogor, Jawa Barat, pihaknya akan memberikan bantuan. Namun, pihak BGN tetap akan menelusuri lebih lanjut apa penyebabnya.
Kalau pun terjadi begitu, BGN tetap membantu untuk membiayai pengobatannya. Jadi saat ini memang kita sedang memikirkan kalau dia terhadap penerima manfaat, tentu asuransinya harus kita buat sebagai bagian dari biaya operasional. Itu yang sekarang kita pikirkan,” ungkapnya.
Namun lebih rinci biaya asuransinya, Tigor mengatakan perlu pembahasan lebih lanjut bersama pihak penyedia asuransi. Dirinya menyebut sudah ada beberapa penyedia asuransi yang menawarkan jasanya.
Baca juga : Program Anak Masuk Barak Militer Dibolehkan
“Memang ada beberapa perusahaan asuransi sudah datang ke kita. Jadi saat ini dalam proses kita me-review proposal-proposal dari perusahaan asuransi mana yang paling tepat kita rasa dan tentu tidak boleh mengurangi biaya bahan baku untuk makanan,” tegasnya.
Anggota Komisi IX DPR Fraksi PAN Ashabul Kahfi mengatakan, jangan sampai asuransi yang diberikan kepada penerima program MBG menjadi pembiaran terhadap buruknya mutu MBG. Menurutnya, asuransi boleh saja diberikan kepada penerima MBG. Akan tetapi, BGN harus mengutamakan kualitas dan gizi makanannya.
“Langkah kuratif seperti asuransi boleh saja menjadi pelengkap, tapi yang utama tetap harus pada aspek preventif. Kesehatan masyarakat harus dijaga sejak dari hulu, yakni memastikan kualitas makanan yang dikonsumsi benar-benar aman dan layak. Jangan sampai asuransi ini justru menjadi bentuk pembiaran terhadap potensi buruknya mutu makanan,” ujar Ashabul, Senin (12/5/2025).
Ashabul pun mendorong agar dilakukan evaluasi kualitas makanan secara berkala dengan melibatkan langsung Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Menurutnya, pengawasan harus dilakukan dalam semua proses, termasuk ketika produksi, distribusi, dan penyimpanan makanan bantuan.
Baca juga : Hubungan DPRD Dan Bupati Deli Serdang Tak Harmonis
“Jaminan mutu makanan itu tidak bisa ditawar. Jangan sampai muncul persepsi bahwa selama ada asuransi, kualitas bisa dikompromikan. Skema perlindungan harus menyatu dengan sistem pengawasan yang ketat dan berkelanjutan,” imbuhnya.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.