RM.id Rakyat Merdeka - Usulan Menteri Kesehatan (Menkes) RI, Budi Gunadi Sadikin mengenai pemberian kewenangan kepada dokter umum untuk melakukan operasi caesar atau mengurus persalinan menuai polemik. Meski bisa menjadi alternatif terakhir, usulan tersebut nyatanya membuat para dokter ngeri alias khawatir.
Budi menegaskan bahwa langkah ini mendesak untuk menyelamatkan nyawa masyarakat yang selama ini tidak mendapat akses pelayanan kesehatan memadai. “Akan kita buat regulasinya. Supaya mereka itu bisa diberikan secara resmi,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/5/2025).
Ia memastikan, dokter umum yang dibolehkan menangani persalinan telah menjalani proses pelatihan terlebih dahulu. “Bukannya kemudian orang bodoh, seperti orang bodoh langsung disuruh, dibolehin. Enggak. Mereka akan dilatih secara formal,” kata Budi.
Budi kemudian menyoroti kondisi keterbatasan dokter spesialis di daerah-daerah. Dari 514 kabupaten/kota di Indonesia, ratusan diantaranya tidak memiliki dokter spesialis sama sekali.
Baca juga : Dicky Budiman: Usulan Ini Tidak Tepat Dan Berbahaya
Hal ini menyebabkan banyak kasus gawat darurat yang tidak tertangani dengan baik. “Yang ada spesialis itu kan mungkin berapa? Dari 514, 200 total, 300 total mungkin nggak ada. Ini untuk saving life,” ucapnya.
Budi mencontohkan kondisi sulit di berbagai daerah terpencil yang pernah ia kunjungi, seperti Nias, Taliabu, Anambas, Konawe Utara, hingga pedalaman Sumba. Di wilayah-wilayah tersebut, masyarakat harus menempuh perjalanan jauh bahkan menyeberang laut untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dasar.
“Saya ke Taliabu, sudah pernah ke Pulau Taliabu? Belum. Sudah pernah ke Anambas? Itu pulau-pulau seperti itu ke Kolaka, Konawe Utara, ke pedalaman Sumba. Itu banyak sekali. Saya mengerti kenapa ibu-ibu meninggal, nggak bisa terlayani,” ujarnya.
Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Slamet Budiarto mengatakan, memberikan kewenangan dokter umum melakukan operasi caesar atau mengurus persalinan seharusnya menjadi opsi terakhir. “Jadi alternatif terakhir saja,” kata Slamet.
Baca juga : Wapres Minta Petugas Siap Dan Sigap Membantu
Ia mengatakan, langkah utama yang harus dilakukan Pemerintah adalah melakukan pemetaaan daerah yang membutuhkan dokter spesialis kandungan. Setelah itu, Pemerintah mendistribusikan dokter kandungan secara merata ke seluruh kabupaten dan kota di Indonesia.
Slamet mengungkap kekhawatirannya jika dokter umum melakukan operasi caesar atau persalinan disaat kondisi normal. Mulai dari kegagalan proses persalinan hingga kematian. “Siapapun kalau dalam keadaan emergency kan boleh. Kalau kondisi biasa ya khawatir,” ucapnya.
Slamet juga mengingatkan bahwa memberikan kewenangan dokter umum mengurus persalinan atau operasi caesar hanya boleh dilakukan pada fasilitas kesehatan yang tidak memiliki dokter spesialis kandungan. Para dokter yang menerima kewenangan itu juga harus dilatih secara benar.
Anggota Komisi IX DPR RI, Cellica Nurrachadiana menyayangkan usulan tersebut. "Di sini terlihat beliau tidak memahami terkait masalah sekolah kedokteran baik spesialis maupun subspesialis berkaitan dengan kompetensi untuk melakukan tindakan-tindakan kekhususan yang akan berpengaruh terhadap keselamatan pasien," kata Cellica.
Baca juga : Golkar Gandeng KPK Bahas Format Pembiayaan Politik
Cellica mengatakan, menjadi seorang dokter kandungan memerlukan keahlian khusus yang membutuhkan pembekalan dan ilmu dari para konsulennya. "Obgyn perlu waktu 8 semester dan itu dengan bimbingan khusus para konsulen, dari pembimbing senior obgyn yang mereka dilatih, dibimbing dari awal semester sampai akhirnya mereka lulus menjadi dokter kandungan," imbuh dia.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.