Golkar Gandeng KPK Bahas Format Pembiayaan Politik

RM.id  Rakyat Merdeka - Partai Golkar menyadari tingginya biaya politik dalam kontestasi pesta demokrasi seperti Pilpres, Pileg, dan Pilkada. Untuk mencari format pembiayaan politik ideal, partai berlambang Pohon Beringin ini melakukan kajian dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Kantor DPP Partai Golkar, Kamis (15/5/2025).

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham mengatakan, upaya menggandeng KPK ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Ketua Umum Bahlil Lahadalia, saat puncak perayaan HUT Partai Golkar 2024.

“Beliau (Bahlil) menyoroti mahalnya pembiayaan politik, khususnya terkait dengan pemilih," ujar Idrus Marham, di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Kamis (15/5/2025).

Baca juga : Calon Independen Masih Kurang 2.688 Dukungan

Diketahui, pertemuan itu berlangsung secara tertutup di Lantai 3 Kantor DPP Partai Golkar. Dipimpin Idrus Marham, Golkar melakukan diskusi dengan sejumlah pegawai lembaga antirasuah.

Usai diskusi, Idrus menceritakan pertemuan itu menyoroti biaya tinggi pesta demokrasi. Golkar bersama KPK tengah merumuskan format pembiayaan politik yang ideal, selaras dengan ideologi negara, yakni Pancasila.

"Gagasan ketua umum ini langsung disambut baik oleh Presiden waktu itu. Maka dibentuklah tim untuk melakukan kajian secara efektif ke depan," terangnya.

Baca juga : BPOM Kasih Lampu Hijau

Salah satu fokus diskusi adalah memahami realitas politik di lapangan. Idrus berharap, kajian ini mampu menghasilkan formula pembiayaan politik yang efisien, namun tetap melahirkan kepemimpinan berkualitas.

"Agar biaya politik lebih murah, tapi tetap produktif dalam menghasilkan pemimpin yang mampu menjalankan program-program untuk kepentingan rakyat," jelasnya.

Mantan Menteri Sosial ini mengharapkan, pembiayaan partai politik yang lebih efisien diharapkan ke depan gelaran Pilkada, Pilpres, dan Pileg bisa lebih efektif. Sehingga, tidak lagi ada pembengkakan anggaran dari perhelatan pesta demokrasi.

Baca juga : Gobel Berkali-kali Bilang Lupa, Hakim Sarankan Bawa Data

"Sehingga ke depan sesuai dengan arahan ketua umum, Pemilu, Pilkada, Pilpres, dan Pileg betul-betul dapat dilaksanakan secara efektif. Biaya murah tetapi produktif melahirkan kepemimpinan yang betul-betul berkualitas," pungkasnya.

Sementara itu, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan kajian bersama partai politik ini dilakukan  Tim Direktorat Monitoring KPK.

"KPK melalui Direktorat Monitoring akan berdiskusi dengan partai politik peserta pemilu untuk mengkaji potensi korupsi dalam pembiayaan politik dan pemilu. Ini merupakan bagian dari upaya pencegahan korupsi di sektor politik," kata Budi.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.