RM.id Rakyat Merdeka - Maraknya juru parkir (jukir) liar membuat Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung gerah. Pramono mempertimbangkan untuk membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) khusus untuk pengelolaan parkir.
Ia mengatakan, pembentukan BUMD parkir masih dalam tahap pembahasan internal. Dipastikan, kebijakan ini memberikan dampak positif bagi pengguna jasa dan pendapatan daerah. "Ya nanti kami akan diskusikan secara lebih mendetail," ucap Pramono di Balai Kota Jakarta, Selasa (20/5/2025).
Pramono mengatakan, pengembangan sistem parkir di Jakarta perlu dilakukan menimbang tak ada perubahan dalam 15 tahun terakhir. Hal itu dilakukan agar pengelolaan parkir menjadi lebih tertata.
Pramono juga mendukung penerapan sistem non tunai (cashless). Menurutnya, sistem tersebut akan menciptakan tata kelola parkir yang lebih baik. "Mudah-mudahan segera kita bisa tangani untuk itu," jelasnya.
Baca juga : Muhammad Lefy: Pengelolaan Parkir Bisa Jadi Lebih Profesional
Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Raden Gusti Arief mendukung pembentukan BUMD khusus parkir dan mendorong digitalisasi sistem parkir. Hal ini dinilai sebagai langkah strategis untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta efisiensi dan transparansi.
“Dengan jujur saya sampaikan jika tidak ada kemampuan dalam pengelolaan, lebih baik bubarkan saja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Parkir dan bentuk BUMD karena itu lebih bisa meningkatkan PAD dan lebih profesional atau jika perlu serahkan saja kepada swasta, ditambah sistem yang terintegrasi secara digital, kita bisa meminimalisir kebocoran, mendorong transparansi,” ujarnya.
Anggota pansus perparkiran ini juga menyoroti pentingnya penyediaan asuransi parkir di lokasi parkir resmi. Hal itu sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat pengguna jasa parkir.
“Ini juga penting, agar masyarakat merasa aman dan nyaman saat memarkir kendaraannya. Asuransi parkir bisa menjadi solusi perlindungan ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kehilangan atau kerusakan,” pungkasnya.
Baca juga : Bahlil Genjot Teknologi CCS Dan Tertibkan Blok Mangkrak
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melakukan kajian ilmiah sebelum membentuk BUMD khusus mengurus masalah parkir. Rio menegaskan masalah perparkiran di Jakarta harus ditangani secara serius.
"Masalah perparkiran di DKI harus ditanggapi serius oleh Pemprov DKI. Bukan hanya karena memiliki potensi PAD yang besar, namun perlu dilihat dampak negatif dari tata kelola parkir yang semrawut sebagaimana yang terjadi di DKI saat ini," kata Rio, Rabu (21/5/2025).
Rio mendorong evaluasi terhadap Dinas Perhubungan dan UPT Parkir secara menyeluruh. Sebab, kata dia, hasil pendapatan dari parkir di Jakarta jauh dari kondisi yang terjadi di lapangan.
"Namun tentu saja, langkah panjang menuju pembentukan BUMD harus dimulai dengan kajian secara ilmiah yang detail dan terukur. Karena jangan sampai pembentukan BUMD baru justru memberatkan APBD melalui suntikan modal PMD," kata Rio.
Baca juga : Indonesia Siap Susun Agenda Pembangunan Adil Berkelanjutan
Ia mengatakan, Pemprov DKI harus meminimalisir dampak sosial yang mungkin akan timbul dari pengelolaan parkir secara profesional. “Maka saya berharap jukir liar ini bisa dibina dan dipekerjakan sebagai jukir resmi, sehingga dengan demikian risiko konflik horizontal bisa diredam optimal," tukasnya.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.