BREAKING NEWS
 

Marak Juru Parkir Liar, Gubernur DKI Jakarta Usulkan BUMD Parkir

Trubus Rahadiansyah: BUMD Parkir Bisa Membebani APBD

Reporter : ALFIAN SIDIK
Editor : DEDE HERMAWAN
Kamis, 22 Mei 2025 07:50 WIB
Trubus Rahadiansyah, Pengamat Kebijakan Publik. (Foto: Dok. Rakyat Merdeka/rm.id)

 Sebelumnya 
Bagaimana pandangan Anda terkait rencana Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, yang ingin membentuk BUMD khusus untuk mengelola parkir?

Saya kira ide pembentukan BUMD Perparkiran itu tidak akan menyelesaikan masalah yang sesungguhnya. Persoalan utamanya justru terletak pada mental aparatur di Dinas Perhubungan, khususnya di UPT Parkir, yang dari dulu selalu carut-marut hingga sekarang.

Jadi akar masalah perparkiran ini apa?

Baca juga : Muhammad Lefy: Pengelolaan Parkir Bisa Jadi Lebih Profesional

Masalah perparkiran itu bukan soal kelembagaan, tapi soal transparansi dan kejujuran semua pihak terkait. Ini masalah lintas sektoral. Jadi bukan hanya tanggung jawab UPT Parkir saja.

Bagaimana Anda melihat besarnya potensi ekonomi dari sektor ini?

Itu sudah rahasia umum. Uang di sektor perparkiran sangat besar, dan karena itu banyak pihak yang berkepentingan ingin mengelolanya. Bukan hanya parkir yang dikelola UPT Parkir, tapi juga ribuan titik parkir lain di gedung pencakar langit, mal, jalan raya, gelanggang olahraga, dan sebagainya. Semua itu adalah tambang uang yang dikelola tidak transparan dan tanpa pertanggungjawaban hukum yang jelas.

Baca juga : Bahlil Genjot Teknologi CCS Dan Tertibkan Blok Mangkrak

Lalu, apa sebaiknya langkah yang harus diambil oleh Gubernur?

Gubernur seharusnya fokus pada tata kelola yang transparan dan akuntabel. Apalagi sekarang Pansus DPRD DKI bersama aparat hukum tengah mengusut potensi kebocoran Rp 2,4 triliun per tahun dari sektor parkir. Ini angka yang sangat besar dan perlu ditangani serius.

Apakah pembentukan BUMD tidak akan membantu menyelesaikan persoalan?

Baca juga : Indonesia Siap Susun Agenda Pembangunan Adil Berkelanjutan

Justru saya khawatir BUMD ini bisa tumpang tindih dengan peran Dinas Perhubungan atau UP Parkir. Jangan sampai malah jadi beban APBD karena butuh PMD (Penyertaan Modal Daerah) besar hanya untuk gaji dan tunjangan direksinya. ASI

Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 2, edisi Kamis, 22 Mei 2025 dengan judul "Marak Juru Parkir Liar, Gubernur DKI Jakarta Usulkan BUMD Parkir, Trubus Rahadiansyah: BUMD Parkir Bisa Membebani APBD"

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Tags :

Berita Lainnya
 

TERPOPULER

Adsense