Sebelumnya
Adanya kebijakan tarif 0 persen bagi produk Amerika Serikat yang masuk ke Indonesia, bagaimana Anda melihatnya?
Secara kasat mata, seolah-olah Indonesia diuntungkan. Tapi ingat, penurunan tarif ini disertai pengorbanan besar. Produk Amerika bebas masuk tanpa dikenakan tarif. Ini adalah bentuk penggadaian kedaulatan ekonomi nasional.
Anda melihat kebijakan tarif 0 persen ini justru akan merugikan industri dalam negeri?
Betul. Menurut kami, kebijakan ini justru akan menghantam industri dalam negeri dari dua arah. Di satu sisi, ekspor kita ke Amerika tetap dikenakan tarif. Di sisi lain, produk Amerika masuk ke Indonesia tanpa hambatan. Di tengah tekanan ini, produsen lokal tidak akan mampu bersaing, yang akhirnya berujung pada PHK massal.
Baca juga : Pungutan Liar Bikin Biaya Logistik Mahal
Seberapa potensi PHK massal akibat kebijakan tarif 0 persen ini?
Menurut saya, akibat kebijakan ini, ada potensi PHK terhadap 40 ribu orang buruh dalam tiga bulan ke depan. Ini serius. Kedaulatan ekonomi bangsa sangat rentan dengan kebijakan ini.
Selain dampak dari tarif 0 persen ini, apakah ada ancaman lain yang perlu diwaspadai?
Kami melihat situasi ini akan makin diperparah dengan membanjirnya produk-produk Tiongkok ke Indonesia. Setelah pasar Amerika menjadi semakin mahal karena tarif tinggi dari Presiden Amerika Serika Donald Trump, produsen Tiongkok akan mencari pasar baru, termasuk Asia Tenggara. Indonesia, sebagai pasar terbesar di kawasan ini, akan menjadi sasaran utama.
Baca juga : NasDem Dorong Prabowo Segera Keluarkan Keppres
Artinya, kombinasi produk murah dari Amerika yang masuk dengan tarif 0 persen dan barang-barang China akan membuat industri dalam negeri semakin tertekan?
Benar. China akan membanjiri Indonesia dengan barang-barangnya yang sebelumnya diekspor ke Amerika. Kombinasi produk murah dari Amerika dan China yang menyerbu pasar domestik akan membuat industri dalam negeri semakin terjepit.
Lantas, apa harapa KSPI kepada Pemerintah dengan kebijakan tarif 0 persen ini?
Kami mendesak Pemerintah, khususnya Presiden Prabowo Subianto, untuk segera menegakkan kembali kedaulatan ekonomi nasional dan menghentikan praktik liberalisasi perdagangan yang merugikan pekerja dan industri lokal. KSPI juga menagih komitmen Presiden Prabowo untuk segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) PHK seperti yang pernah diinstruksikan dalam sidang ekonomi nasional beberapa waktu lalu. Sudah hampir enam bulan sejak perintah Presiden disampaikan, tapi implementasinya belum terlihat.
Baca juga : Gibran Cek Penyaluran BSU Dan Kondisi Sekolah Rakyat
Bagaimana jika tidak perubahan kebijakan?
Gerakan buruh tidak akan tinggal diam. Awal Agustus ini, ratusan ribu buruh dari berbagai daerah akan melakukan aksi serentak untuk menolak gelombang PHK dan mendesak perlindungan nyata bagi industri nasional. Ratusan ribu buruh akan turun ke jalan pada awal Agustus dalam aksi serentak nasional menolak PHK massal dan menuntut Pemerintah berdiri di pihak rakyat pekerja. NNM
Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 2, edisi Sabtu, 19 Juli 2025 dengan judul "Soal Tarif Impor Antara Amerika Dan Indonesia, Bagaimana Dampaknya Terhadap Pekerja? Said Iqbal: Ada Potensi, 40.000 Pekerja Terancam PHK"
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.