Sebelumnya
Menurut Anda, apa masalah utama dari polemik royalti musik ini?
Setahu saya, di regulasinya sebenarnya ada poin negosiasi. Contohnya, tarif per kursi dikalikan dengan rata-rata okupansi dari kursi tersebut. Intinya, apresiasi terhadap hak cipta baik karya para musisi maupun penciptanya sudah tentu harus ada. Masalah utamanya adalah hulu ke hilir dari LMKN harus dibenahi. Perlu ada edukasi masif ke publik, karena informasi yang beredar saat ini masih setengah-setengah dan simpang siur.
Bisa Anda jelaskan latar belakang polemik ini mencuat?
Awalnya ini karena ada trigger factor yang, Alhamdulillah, sudah beres, yaitu kasus Mie Gacoan. Karena viral, ada potensi pidana, dan akhirnya Pak Menteri turun langsung memediasi hingga ditemukan jalan keluar.
Apa solusi yang Anda tawarkan?
Baca juga : Hariyadi Sukamdani: Aturan Royalti Bisa Mencekik Pelaku Usaha
Ke depan akan lebih baik kalau tata kelolanya dipastikan dulu dan diputuskan bersama seluruh stakeholders. Harus duduk bersama karena ini menyangkut ekosistem yang tidak bisa dilihat dari satu sisi saja. Setelah ada kesepakatan poin demi poin, barulah dilakukan edukasi publik.
Kenapa edukasi publik dianggap penting?
Ya karena banyak yang tidak tahu. Jangan sampai yang tidak paham justru terkena sanksi hukum. Akses informasi saja sudah membingungkan. Saya bicara ini sebagai anggota DPR RI sekaligus anak seniman. Bapak saya pencipta lagu, saya juga pernah mencipta lagu dan main band.
Apakah ada kendala komunikasi selama ini?
Ya. Ada communication gap, gap ekspektasi, dan gap pengetahuan. Selama ini belum direduksi atau dimitigasi, akibatnya luar biasa. Isunya menyentuh dari PHRI sampai musik di angkringan. Bahkan ada yang sekadar pasang radio di angkringan, tapi tiba-tiba dipermasalahkan.
Baca juga : Jangan Sampai Bebani UMKM
Bagaimana dengan UMKM?
UMKM juga kena dampaknya. Mulai dari kafe kecil, pengamen, hingga tempat nongkrong di pinggir jalan. Perdebatan juga masih banyak, misalnya kalau sudah bayar Spotify Premium atau YouTube Premium, apakah tetap harus bayar royalti? Itu belum jelas.
Apa langkah ideal sebelum membuat aturan baru?
Hulu-hilirnya harus disepakati dulu oleh seluruh stakeholders. Setelah itu, meaningful participation dihidupkan, sehingga masukan semua pihak terdengar. Transparansi tata kelola juga harus dijamin sebelum aturan dibuat, baru kemudian edukasi publik dilakukan secara masif.
Kenapa harus masif?
Baca juga : MBG Bikin Siswa Jago Hitung Dan Mahir Ngomong Inggris
Karena ini menyentuh semua lapisan, dari hotel bintang lima sampai angkringan, dari musisi profesional sampai pengamen keliling. Semuanya terdampak. Prinsipnya, kita semua setuju apresiasi terhadap karya itu penting, tapi pelaksanaannya harus adil. NNM
Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 2, edisi Minggu, 10 Agustus 2025 dengan judul "Polemik Pembayaran Royalti Musik Di Tempat Usaha Jadi Sorotan, Bayu Biru Djarot: Harus Duduk Bareng, Karena Terkait Ekosistem"
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.