Sebelumnya
Apa tanggapan Anda terkait denvan tunjangan rumah dinas DPR hingga Rp50 juta per bulan?
Menurut saya layak dibatalkan.
Apa alasannya?
Baca juga : Andreas Hugo Fareira: Keputusan Negara, Kita Hanya Terima
Tunjangan rumah dinas DPR yang besar dapat memperlebar kesenjangan antara anggota DPR dan rakyat yang mereka wakili. Banyak warga yang masih berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.
Potensi Pemborosan Anggaran di tengah Efisiensi yang digaungkan pemerintah. Tunjangan rumah dinas DPR ini dapat dianggap sebagai pemborosan anggaran negara yang seharusnya dapat dialokasikan untuk kepentingan masyarakat yang lebih membutuhkan, seperti percepatan program 3 juta rumah layak huni bagi masyarakat miskin.
Menurut Anda, apakah tunjangan rumah dinas transparan?
Baca juga : Inosentius Diminta Jangan Hantam DPR
Tunjangan rumah dinas DPR dengan skema lumpsum jelas tidak transparan dan potensi penyalahgunaannya tinggi. Belum tentu tunjangan yang diterima untuk kebutuhan rumah (sewa/kontrak) karena tidak ada laporan aktualnya.
Dengan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat yang masih membutuhkan banyak perbaikan, prioritas anggaran sebaiknya diberikan pada program-program yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
Apalagi kinerja dewan saat ini masih tergolong rendah, terutama pada aspek legislasi dan pengawasan anggaran. REN
Baca juga : Polri Dirikan 458 SPPG, Layani 1,59 Juta Orang
Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 2, edisi Kamis, 21 Agustus 2025 dengan judul "Di Saat Pemerintah Gencarkan Efisiensi, Pro Kontra Anggota DPR Dapat Tunjangan Rumah, Misbah Hasan: Sakiti Hati Rakyat, Layak Dibatalkan"
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.