Dark/Light Mode

Mendagri Larang Pejabat Gelar Pesta Mewah Dan Pamer Harta

Badiul Hadi: Pemerintah Harus Kasih Contoh Dulu

Kamis, 4 September 2025 07:15 WIB
Badiul Hadi, Manager Riset Seknas Fitra.  (Foto: Dok. Rakyat Merdeka/rm.id)
Badiul Hadi, Manager Riset Seknas Fitra. (Foto: Dok. Rakyat Merdeka/rm.id)

 Sebelumnya 
Kemarin, Mendagri memberikan himbauan kepada Pemda agar tidak menggelar acara ceremonial. Apa respons Anda?

Pernyataan Mendagri agar Pemda berhemat dan menunda acara seremonial memang penting dan perlu ditindaklanjuti oleh daerah. Namun, imbauan tersebut akan lebih kredibel jika diiringi dengan keteladanan dan contoh terlebih dahulu dari Pemerintah Pusat.

Keteladanan dan contoh ini penting, sebagai bentuk komitmen Pemerintah dalam mendukung agenda efisiensi anggaran Presiden.

Apa keteladaan dari Pemerintah yang Anda maksud?

Baca juga : Dede Yusuf Macan Effendi: Saat Ini, Diperlukan Rasa Empati-Simpati

Misalnya terkait dengan rangkap ja­batan Wamen, Mahkamah Konstitusi telah menetapkan bahwa larangan rangkap jabatan yang semula hanya berlaku bagi menteri kini juga men­cakup Wakil Menteri.

MK menegaskan bahwa Wamen sebagai pejabat negara harus fokus mengurus tugas kementerian, dan praktik rangkap jabatan (misalnya sebagai komisaris BUMN) dapat menimbulkan konflik kepentingan serta mengganggu akuntabilitas publik.

Putusan MK ini harus dijalankan oleh Pemerintah, agar pelayanan Pemerintah kepada masyarakat se­makin fokus dan berkualitas. Karena para pejabat publik memiliki fokus.

Maksud Anda, Pemerintah ha­rus memberikan contoh efisiensi terlebih dahulu sebelum menyuruh Pemda?

Baca juga : MKD Surati Kesetjenan DPR

Iya. Bagaimana Pemda mau mengi­kuti Pemerintah jika hal kecil seperti rangkap jabatan saja tidak dilak­sanakan.

Makanya, penting bagi Pemerintah segera menyesuaikan UU dan per­aturan terkait (seperti PP/Perpres) agar mencantumkan jelas bahwa Wamen dilarang merangkap jabatan seperti yang diputus MK dan mem­berikan batas waktu implementasi.

Apa lagi kebijakan yang mus­ti dilakukan Pemerintah untuk efisiensi?

Terkait jumlah kementerian atau lembaga yang terus bertambah, se­baiknya Pemerintah meninjau atau mengevaluasi efektivitas kementerian dan jumlah Wamen, kurangi posisi yang tidak perlu untuk memotong biaya dan birokrasi.

Baca juga : Diterima di Gedung Kura-kura, Mahasiswa Sampaikan Unek-unek ke Dasco Cs

Jika perlu potong dan kurangi tunjangan para menteri dan pejabat BUMN demi penghematan dan efisiensi anggaran. REN

Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 2, edisi Kamis, 4 September 2025 dengan judul "Mendagri Larang Pejabat Gelar Pesta Mewah Dan Pamer Harta, Badiul Hadi: Pemerintah Harus Kasih Contoh Dulu"

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.