Sebelumnya
Bagaimana Anda melihat kebijakan Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta tersebut?
Harus diingat, bahwa siswa atau pelajar dalam pembelajaran, sudah mendapatkan pelajaran suara demokrasi. Seperti pada kurikulum Merdeka. Di mana, dalam pelajaran suara demokrasi itu, siswa juga pernah diajarkan bagaimana menyuarakan aspirasi dan sebagainya.
Misalnya seperti apa?
Bagaimana pemilihan umum, pemilihan OSIS dan penyampaian aspirasi. Tentu, karena sudah memiliki pembelajaran seperti itu, anak-anak mungkin ingin mengaktualisasikan dari apa yang pernah diterima di sekolah. Pemprov DKI Jakarta harus melihat keterlibatan siswa ini seperti apa.
Baca juga : Senayan Ingin Hadirkan RUU Komoditas Strategis
Menurut Anda, boleh dicabut atau tidak bantuan pendidikannya jika terbukti melakukan aksi anarkis?
Saran saya, pelajar ini jangan dicabut KJP-nya kalau memang terlibat. Tapi lebih melakukan ke arah pembinaan, agar tidak mengulangi lagi. Saya harap jangan dicabut. Karena KJP Plus itu hak anak-anak yang sudah terdata, terverifikasi dan tentunya memenuhi syarat untuk memperoleh KJP Plus tersebut.
Selain itu, apa lagi alasan Anda agar KJP Plus maupun KJMU tidak dicabut?
Ini konsekuensi dari adanya pemahaman dari materi yang mereka terima di kelas. Mereka mungkin ingin mengaktualisasikan diri terhadap cara penyampaian aspirasi. Kami juga meminta, agar pelajar ini dibimbing untuk tidak melakukan hal aneh. Kami tidak mengingingkan, pelajar yang menyampaikan aspirasi dengan cara kekerasan maupun anarkis.
Baca juga : Kopdes Bisa Ajukan Pinjaman Dari Bank
Kalau peran pihak sekolahnya bagaimana?
Sekolah harus melakukan pendampingan jika ada siswa yang terlibat. Hampir semua daerah, pelajar terlibat. Kebetulan saya Nusa Tenggara Barat (NTB), di Kota Mataram juga terindikasi dari sejumlah pelajar yang terlibat pada aksi tersebut dan karena kondisinya medeka mungkin mencoba-coba atau ikutan dari kakak kelasnya yang sudah kuliah.
Jadi mereka hanya ikut-ikutan saja?
Iya. Kalau ada yang anarkis, mereka juga ikut-ikutan. Ini seperti kasus terbakarnya gedung DPRD Provinsi NTB, ada indikasi pelajar yang terlibat.
Baca juga : Pratikno Tawarkan Jurus Asta Mantra
Lantas, apa yang dapat dilakukan pihak sekolah maupun guru dalam proses pencegahan, agar pelajar tidak ikut aksi yang mengarah kerusuhan?
Ada beberapa langkah yang dilaksanakan oleh sekolah atau guru. Misalnya, di Jakarta dilakukan pembelajaran jarak jauh. NNM
Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 2, edisi Sabtu, 6 September 2025 dengan judul "Bagi Pelajar Dan Mahasiswa, Yang Terlibat Kerusuhan, Bantuan Pendidikannya Terancam Dicabut, Fahmi Hatib: Jangan Dicabut, Cukup Diberikan Pembinaan"
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.