RM.id Rakyat Merdeka - Sejak Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dilanda bencana dan menimbulkan korban jiwa hingga ratusan orang, Pemerintah belum juga menetapkan bencana nasional.
Pemerintah Pusat menganggap bencana Sumatera bisa ditangani tanpa bantuan negara lain. Karenanya, Pemerintah all out dalam memberikan berbagai bantuan yang dibutuhkan kepada masyarakat yang menjadi korban.
Tetapi, Senin kemarin, Pemerintah Aceh meminta keterlibatan dua lembaga internasional di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk membantu menangani pasca bencana banjir bandang dan longsor di Tanah Rencong.
“Pemerintah Aceh secara resmi telah menyampaikan permintaan keterlibatan beberapa lembaga internasional,” kata Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, di Banda Aceh, Senin.
Baca juga : Soni Soemarsono: Kalau Tujuannya Baik, Pemerintah Terima
Adapun dua lembaga PBB yang dimintai keterlibatannya tersebut yakni United Nations Development Programme (UNDP) dan United Nations Children’s Fund (UNICEF).
“Permintaan keterlibatan lembaga internasional atas pertimbangan pengalaman bencana tsunami 2004, seperti UNDP dan UNICEF,” ujarnya.
Selain itu, MTA juga menyampaikan bahwa saat ini tercatat 77 lembaga dengan mengikutsertakan 1.960 relawannya dalam upaya pemulihan bencana Aceh, dan telah tercatat pada Desk Relawan BNPB dan Posko Aceh.
Mereka merupakan lembaga atau NGO lokal, nasional, dan internasional. Besar kemungkinan, keterlibatan lembaga dan relawan terus bertambah dalam respons kebencanaan ini.
Baca juga : OJK Diminta Hapus Aturan Tagih Utang Pihak Ketiga
Kehadiran lembaga dan relawan ini, diharapkan dapat memperkuat kerja-kerja kedaruratan dan pemulihan bencana yang sedang dilaksanakan oleh instansi pemerintahan seperti TNI, Polri, BNPB, BPBA Aceh, Basarnas, Pemkab/kota, ormas/OKP secara mandiri, dan masyarakat Aceh.
Ia menyebutkan, beberapa lembaga yang sudah masuk dalam Desk Relawan BNPB untuk Aceh yaitu Save The Children, Islamic Relief, ABF, DH Charity, FKKMK UGM, Mahtan Makassar, Relawan Nusantara, Baznas, EMT AHS UGM, Koalisi NGO HAM, Katahati Institute, Orari, Yayasan Geutanyoe, dan lainnya.
Atas nama masyarakat Aceh dan korban, lanjut MTA, Gubernur Aceh mengucapkan terima kasih atas niat baik dan kontribusi yang sedang mereka berikan demi memulihkan Aceh.
“Berbagai langkah kebijakan strategis dalam upaya pemulihan Aceh akan terus kita lakukan atas supervisi pemerintah pusat. Mari kita terus bersatu dalam upaya mewujudkan Aceh lebih baik, dan bangkit dari bencana ini,” demikian Muhammad MTA.
Baca juga : BTN Berikan Puluhan Ribu Nasabah Relaksasi Kredit
Keputusan mengirimkan surat ke PBB menimbulkan kontroversi di berbagai kalangan. Ada yang setuju, ada juga yang keberatan.
Mantan Dirjen Otda Kemendagri, Soni Soemarsono tak mempermasalahkan jika Pemda Aceh mengirimkan surat ke PBB. Selama ini, lembaga yang dikirimi surat sudah beroperasi di Indonesia. “Tidak ada masalah dengan mengirimkan surat ke PBB,” ujar dia.
Sementara, Wakil Ketua Komisi II DPR, Zulfikar Arse Sadikin mengatakan seharusnya Pemda Aceh berkoordinasi terlebih dahulu ke Pemerintah. “Kita bernegara itu punya aturan,” katanya.
Untuk lebih jelasnya, berikut wawancara Zulfikar Arse Sadikin terkait keputusan Pemda Aceh yang mengirimkan surat ke PBB.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.