Gubernur Dan Wagub Kalbar Diminta Duduk Bersama

RM.id  Rakyat Merdeka - Berbagai kalangan dan tokoh masyarakat Kalimantan Barat (Kalbar), meminta polemik antara Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Ria Norsan dan Krisantus Kurniawan, segera dihentikan.

Pasalnya, ketidakharmonisan hubungan yang mencuat ke ruang publik sejak Jumat (5/12/2025) itu, belum memperlihatkan tanda-tanda perbaikan. 

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hanura Provinsi Kalbar, Dian Eka Muchairi meminta, perbedaan pandangan antara Gubernur dan Wakil Gubernur (Wagub) Kalbar diselesaikan melalui musyawarah, dengan mengedepankan semangat persatuan dan kebersamaan. 

Baca juga : Afirmasi Angka 30 Persen, Golkar Dukung Total Perempuan

Menurutnya, Hanura sebagai salah satu partai pengusung pasangan gubernur dan wagub berkepentingan menjaga stabilitas pemerintahan daerah. Sebab itu, pihaknya berharap, pertemuan antara gubernur dan wagub segera dilakukan, untuk membangun kesepahaman dan mengembalikan harmoni kepemimpinan. 

“Perbedaan pandangan adalah bagian dari dinamika demokrasi. Tapi, hal itu tidak boleh mengganggu pelayanan publik dan program pembangunan daerah,” ujar Dian di Pontianak, Kalbar, Selasa (16/12/2025). 

Diketahui, polemik dijajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar menjadi sorotan publik, setelah viralnya pernyataan Wakil Gubernur Kalbar, Krisantus Kurniawan. Krisantus mengungkapkan kekecewaan secara terbuka, lantaran dirinya tidak dilibatkan dalam proses seleksi dan penetapan pejabat di lingkungan Pemprov Kalbar, yang dilantik Jumat (5/12/2025). 

Baca juga : Diperiksa KPK 8,5 Jam, Eks Menag Yaqut Irit Bicara

Melanjutkan keterangannya, Dian meminta kedua pihak membangun komunikasi yang solid, demi menjaga efektivitas birokrasi dan layanan publik. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalbar itu juga mengajak seluruh elemen masyarakat Kalbar untuk menjaga persatuan dan kepercayaan terhadap jalannya pemerintahan daerah. 

“Kita harus bersama-sama mendukung agenda pembangunan demi kesejahteraan masyarakat,” imbuhnya. 

Senada, Wakil Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi Pemuda Pancasila Kalbar, Muhammad Husni Thamrien menilai, ketegangan antara gubernur dan wagub seharusnya tidak perlu terjadi. Dia mengaku prihatin dengan informasi ketidakharmonisan yang beredar luas di media sosial dan media massa. 

Baca juga : BTN Beri Relaksasi KreditUntuk Puluhan Ribu Nasabah

“Sebagai bagian dari masyarakat Kalimantan Barat, saya berharap polemik ini segera diakhiri,” ujarnya. 
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.