RM.id Rakyat Merdeka - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar telah merampungkan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I Tahun 2025.
Dari hasil Rapimnas, ada keputusan yang disepakati, salah satunya merekomendasikan pembentukan koalisi permanen di Prabowo.
“Partai Golkar mendorong transformasi pola kerja sama politik dari sekadar koalisi elektoral yang bersifat taktis menuju pembentukan koalisi permanen yang ideologis dan strategis, berbasis pada kesamaan platform dan agenda kebijakan,” kata Ketum Golkar Bahlil Lahadalia dalam keterangan tertulisnya, Minggu (21/12/2025).
Baca juga : Budaya Tempe Menuju UNESCO
Koalisi permanen, dijelaskan Bahlil, tidak hanya dibangun untuk memenangkan kontestasi pemilihan presiden, tetapi dilembagakan sebagai bentuk kerja sama politik yang mengikat di parlemen dan pemerintahan.
Selain itu, lanjutnya, tujuan dari koalisi permanen adalah untuk memastikan setiap kebijakan strategis pemerintah memperoleh dukungan politik yang stabil, mempercepat proses pengambilan keputusan, serta menjaga kesinambungan pembangunan nasional dalam jangka panjang. “Stabilitas politik merupakan prasyarat utama bagi pembangunan berkelanjutan.”
Wakil Ketua Umum PAN Eddy Soeparno sebelumnya memandang jika koalisi permanen penting agar koalisi semakin solid dan kerja pemerintah semakin fokus. “Demi stabilitas dan soliditas agar pencapaian target Pemerintah bisa terealisasi dengan baik,” kata Eddy, kepada Rakyat Merdeka, Selasa (9/12/2025).
Baca juga : Kapolri: Berikan Pelayanan Terbaik, Waspada Bencana
PAN memang tidak pernah mendeklarasikan koalisi permanen. Namun, kata Eddy, dalam rekam jejak selama ini, sesungguhnya PAN sudah berkoalisi secara permanen dengan Presiden Prabowo.
Senada, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia menambahkan pernyataan Bahlil. Kata dia, koalisi permanen ini dibangun selama Presiden Prabowo menjadi Presiden.
Partai Golkar dan Partai Gerindra akan mengawali dalam membangun koalisi permanen.
Baca juga : Pimpinan Komisi VIII Dukung Kebijakan BGN
Sementara, Wakil Presiden Partai Buruh, Agus Supriyadi kurang sependapat dengan ide dan gagasan koalisi permanen yang dilontarkan oleh Ketum Partai Golkar. Menurut dia, berdasarkan keputusan MK, setiap partai bisa mengajukan capres dan cawapresnya sendiri. “Tanpa ada koalisi, apalagi koalisi permanen,” ujar dia.
Untuk mengetahui bagaimana pandangan Ahmad Doli Kurnia terkait wacana pembentukan koalisi permanen di pemerintahan, berikut wawancaranya.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.