RM.id Rakyat Merdeka - Impor 105.000 unit mobil pick up secara utuh (completely built up/CBU) oleh BUMN PT Agrinas Pangan Nusantara memantik polemik di tengah industri otomotif nasional. Kendaraan tersebut direncanakan untuk mendukung operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Agrinas menyatakan akan mengimpor 35.000 unit pick up 4x4 merek Mahindra, 35.000 unit pick up 4x4 merek Tata Motors, serta 35.000 unit truk roda enam dari Tata Motors dengan total nilai mencapai sekitar Rp24,66 triliun. Perusahaan menyebut keputusan tersebut didasarkan pada kapasitas pasokan India yang besar, harga kompetitif, serta kecepatan pengiriman. Sebanyak 1.000 unit kendaraan dilaporkan telah tiba di Indonesia sebagai bagian dari tahap awal implementasi program.
Namun, langkah impor dalam jumlah besar itu menuai penolakan dari kalangan pelaku usaha. Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) meminta pemerintah membatalkan impor CBU tersebut. Wakil Ketua Umum Kadin, Saleh Husin, menyatakan industri otomotif domestik dinilai mampu memenuhi kebutuhan kendaraan untuk program tersebut.
Baca juga : Legislator Terima Keluhan Tol Sumatera Banyak Lubang
Dari parlemen, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta pemerintah menunda rencana impor hingga dilakukan kajian mendalam terkait dampaknya terhadap industri nasional.
“Jadi, terkait rencana impor 105.000 truk pick-up dari India, saya telah menyampaikan pesan kepada pemerintah bahwa rencana tersebut harus ditunda sementara,” ujarnya di Kompleks Parlemen.
Penolakan juga disampaikan Anggota Komisi IV DPR Firman Soebagyo yang menyoroti aspek transparansi pengadaan serta kesiapan suku cadang di dalam negeri. Ia mengkhawatirkan kendaraan-kendaraan tersebut berpotensi mangkrak apabila tidak didukung sistem distribusi dan layanan purna jual yang memadai.
Baca juga : Zulhas Tekankan Swasembada Pangan Dan Ekonomi Kerakyatan
“Saya khawatir mobil-mobil tersebut nantinya menjadi barang mangkrak atau tidak dimanfaatkan secara optimal,” ujarnya.
Di sisi lain, Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES), Suroto, menilai kebijakan impor telah mempertimbangkan kepentingan nasional. Menurutnya, kapasitas produksi industri otomotif India mampu menjamin suplai dalam jumlah besar dengan waktu pengadaan relatif cepat, sehingga dapat mempercepat realisasi program KDKMP.
Perdebatan ini mencerminkan tarik-menarik antara kebutuhan percepatan program pemerintah dan perlindungan terhadap industri otomotif dalam negeri. Pemerintah kini didesak untuk melakukan kajian komprehensif sebelum melanjutkan rencana impor dalam skala besar tersebut.
Baca juga : Kejagung Sita Rumah, Mobil, Hingga Pabrik Kelapa Sawit
Untuk mengetahui lebih dalam terkait rencana impor mobil pick up tersebut, berikut wawancara Suroto di bawah ini.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.