Sebelumnya
Apa tanggapan Anda terhadap rencana Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) yang ingin menutup sejumlah program studi di perguruan tinggi?
Kebijakan tersebut dinilai sebagai jalan pintas yang berisiko. Akar persoalan pengangguran terdidik sebenarnya terletak pada lemahnya perencanaan tenaga kerja dan penempatan profesi secara nasional.
Apakah prodi harus disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja?
Manfaat sebuah jurusan kuliah tidak bisa diukur secara sempit dari kebutuhan industri semata. Bahkan, kegagalan serapan kerja tidak boleh serta-merta dibebankan sebagai kesalahan kampus.
Baca juga : Hetifah Sjaifudian: Bukan Ditutup Massal, Tapi Perlu Revitalisasi
Solusi dari Anda?
Kami mendesak Pemerintah untuk kembali berpatokan pada instrumen Indikator Kinerja Utama (IKU) 1 berbasis tracer study. Alih-alih menutup jurusan, Pemerintah seharusnya membedah data akurat mengenai persentase lulusan yang terserap di dunia kerja, melanjutkan studi ke jenjang lebih tinggi, serta yang berhasil berwirausaha.
Menurut Anda, berapa besar serapan lulusan perguruan tinggi di dunia industri?
Berdasarkan data Laporan Kinerja (LAKIN) yang disetor ke kementerian, serapan lulusan di sejumlah perguruan tinggi sebenarnya cukup tinggi. Laporan Universitas Negeri Jakarta (UNJ) pada 2023 mencatat capaian IKU 1 sebesar 85,25 persen, sementara Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) sebesar 62,96 persen. Rata-rata serapan lulusan dari kampus yang taat pelaporan berada di rentang 60 hingga 80 persen. Di sisi lain, anomali justru terlihat pada data makro ketenagakerjaan dari Badan Pusat Statistik (BPS).
Baca juga : DPR Sarankan Pemerintah Percepat Pembangunan DDT
Bisa dijelaskan?
Pada 2024, jumlah sarjana yang menganggur mencapai 842.378 orang, dan rasio kewirausahaan nasional masih stagnan di angka 3,5 persen. Fakta ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara keterampilan lulusan dan ketersediaan lapangan kerja bermutu yang belum mampu disediakan negara.
Bagaimana dengan kabar lulusan pendidikan atau guru yang dinilai terlalu banyak?
Kami mempertanyakan validitas angka tersebut. Data resmi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) justru mencatat sekolah negeri masih kekurangan sekitar 374 ribu guru. Klaim 490 ribu lulusan berbanding 20 ribu kebutuhan akan menyesatkan jika tidak dijelaskan dasar perhitungannya. Menutup prodi keguruan tanpa membenahi penempatan guru di berbagai daerah berisiko memperburuk ketimpangan pendidikan.
Baca juga : Koperasi Desa Merah Putih Jadi Ujung Tombak
Solusi lain?
Pemerintah sebaiknya fokus pada keterbukaan data kebutuhan tenaga kerja, pemerataan penempatan di daerah, dan perbaikan kualitas kurikulum sebelum mengambil keputusan drastis. Wacana menutup prodi seharusnya dibalik. Bukan kampus yang pertama-tama ditanya mengapa lulusannya menganggur, melainkan negara yang harus menjelaskan mengapa pembukaan lapangan kerja dan penempatan profesi tidak direncanakan dengan matang. NNM
Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 2, edisi Sabtu, 2 Mei 2026 dengan judul "Plus Minus Penutupan Prodi Yang Tak Sesuai Dunia Kerja, Abdul Fikri Faqih: Kebijakan Ini Jalan Pintas Yang Berisiko"
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.