DPR Sarankan Pemerintah Percepat Pembangunan DDT

RM.id  Rakyat Merdeka - Kalangan anggota DPR menilai, percepatan pembangunan Double-Double Track (DDT) menjadi solusi strategis membenahi keselamatan perkeretaapian nasional. DPR menganggap, pemisahan jalur kereta komuter (KRL) dan kereta jarak jauh mendesak guna mengurangi kepadatan lintas kereta.

Anggota Komisi V DPR Sudjatmiko menegaskan, tragedi kecelakaan kereta api di Bekasi Timur harus jadi momentum percepatan DDT pada lintasan komuter dan antarkota. Selama KRL dan kereta jarak jauh berbagi rel, potensi kecelakaan tetap tinggi.

Karena itu, sistem operasi harus dibuat lebih aman agar tidak saling mengganggu. “Percepatan proyek itu akan memastikan kelancaran arus penumpang sekaligus meminimalisir risiko insiden fatal,” ujarnya, Jumat (1/5/2026).

Sudjatmiko menjelaskan, pembangunan DDT selama ini baru menjangkau Stasiun Bekasi, sedangkan lintas Bekasi ke Cikarang masih menggunakan jalur campuran. Padahal, intensitas perjalanan di wilayah itu sangat tinggi. Situasi itu jadi titik lemah, karena gangguan pada satu moda akan berdampak langsung pada lainnya.

Pemisahan jalur komuter dan antarkota secara penuh harus dilakukan agar pergerakan masing-masing moda tidak lagi saling bersinggungan. Idealnya, setiap jenis layanan memiliki lintasan sendiri. Langkah ini ditujukan demi efisiensi operasional kereta api di wilayah aglomerasi yang bebannya terus meningkat setiap tahun.

Melalui skema DDT, sambungnya, jalur KRL khusus melayani mobilitas harian perkotaan, sementara jalur lainnya digunakan untuk kereta jarak jauh serta logistik. Pemisahan itu juga menekan risiko gangguan operasi serta meningkatkan ketepatan waktu. “Keselamatan perjalanan lebih terjamin jika arus lalu lintas kereta dikelola terpisah,” terangnya.

Baca juga : Koperasi Desa Merah Putih Jadi Ujung Tombak

Sudjatmiko menambahkan, percepatan proyek itu kini lebih realistis karena persoalan lahan tidak lagi jadi hambatan utama pembangunan. Sebagian besar lahan menuju Cikarang diklaim telah dibebaskan. Pemerintah hanya perlu mengeksekusi pembangunan fisik di lapangan karena seluruh kendala teknis sudah teratasi.

Dia juga menekankan penanganan jangka pendek melalui peningkatan keselamatan di 1.800 titik perlintasan sebidang yang rawan kecelakaan. Pemasangan palang otomatis merupakan langkah antisipasi sementara. Kendati demikian, fokus utama tetap pada penyelesaian infrastruktur dasar yang lebih permanen demi keamanan pengguna jasa transportasi.

Keselamatan perkeretaapian jangka panjang tetap harus ditopang pemisahan jalur dan modernisasi sistem operasi secara menyeluruh. Palang otomatis memang bermanfaat untuk durasi singkat namun bukan solusi akhir. “Jawabannya adalah ketersediaan DDT agar sistem transportasi publik di Indonesia lebih aman serta modern,” ucapnya.

Anggota Komisi V DPR Rofik Hananto menyampaikan hal serupa. Dia mendorong percepatan infrastruktur fisik di kawasan aglomerasi sebagai solusi permanen mengatasi kepadatan jalur. Pembangunan DDT di lintasan Jakarta menuju Cikarang merupakan kebutuhan mendesak. Itu diperlukan untuk mengurai beban trafik yang sudah sangat tinggi saat ini.

Keberadaan jalur ganda ganda membuat frekuensi serta pergerakan kereta lebih teratur sekaligus mengurangi kepadatan di lintasan. Konflik di perlintasan sebidang bisa diminimalisasi melalui pengaturan jadwal yang lebih baik. “Proyek itu harus mendapat prioritas utama Pemerintah guna mencegah terulangnya insiden maut serupa,” katanya.

Rofik mendesak evaluasi total sistem keselamatan perkeretaapian nasional melalui langkah solutif dan tegas dari PT KAI. Tata kelola keselamatan wajib dibenahi, baik dari sisi penertiban pengendara maupun kedisiplinan petugas. Tujuannya, menciptakan ekosistem transportasi yang jauh lebih aman bagi masyarakat.

Baca juga : Periksa 8 Pejabat Pemkab, KPK Dalami Pengumpulan Uang THR Bupati Cilacap

Penegakan aturan bagi pengendara di perlintasan sebidang juga harus diperketat, karena banyak kecelakaan dipicu oleh pelanggaran rambu lalu lintas. Tindakan berupa tilang dan pengawasan intensif sangat diperlukan. Edukasi berkelanjutan harus diperkuat agar disiplin publik benar-benar terbentuk saat melintasi jalur rel kereta api.

Dia menekankan, jika ditemukan kelalaian petugas penjaga atau stasiun, SOP keselamatan harus ditegakkan tanpa kompromi oleh pihak manajemen. Evaluasi berkala dan pelatihan ulang bagi seluruh petugas operasional wajib dilakukan. “Kedisiplinan internal jadi faktor penentu dalam menjaga standar keamanan operasional yang tinggi setiap hari,” katanya.

Pemerintah bersama PT KAI kini tengah mempercepat pembangunan DDT guna meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api di wilayah tersibuk. Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyebut, percepatan itu disesuaikan dengan perubahan skema pengelolaan prasarana. Kebijakan ini diharapkan mampu mengoptimalkan fungsi infrastruktur yang sedang dibangun secara masif.

Pemerintah akan menyerahkan pengelolaan sarana perkeretaapian termasuk proyek DDT sepenuhnya kepada pihak PT KAI. Perubahan itu berdampak pada perencanaan proyek serta pembagian nilai investasi antara Pemerintah dan korporasi. Kerja sama ini bertujuan mempercepat penyelesaian target pembangunan fisik yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

Pembangunan DDT sangat membantu memisahkan jalur KRL dan kereta jarak jauh menuju Jawa Tengah maupun Jawa Timur. Saat ini, kedua layanan itu masih berbagi lintasan yang sama sehingga memicu kepadatan. Kondisi itu seringkali menyebabkan keterlambatan jadwal perjalanan dan menurunkan kualitas layanan publik.

Pengembangan DDT menuju arah Cikarang, kata Dudy, baru tersedia hingga Stasiun Bekasi sehingga butuh percepatan. Langkah itu diambil untuk mengurangi penumpukan kereta sekaligus menekan potensi kecelakaan fatal. “Peningkatan kapasitas lintas jadi fokus utama Pemerintah dalam memodernisasi jaringan rel di Indonesia,” katanya.

Baca juga : Jaminan Sosial Jadi Ikhtiar Negara, Tidak Bisa Ditawar

Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin menerangkan, pihaknya bersama Kemenhub terus melakukan penertiban di berbagai perlintasan sebidang liar. Penutupan jalur ilegal dilakukan karena sangat membahayakan keselamatan perjalanan dan warga sekitar. Masyarakat diimbau tidak melanggar rambu atau membuka kembali perlintasan yang sudah ditutup permanen.

Selain itu, kata dia, Presiden telah memberi arahan langsung untuk melakukan peningkatan keselamatan pada 1.800 titik perlintasan yang telah diidentifikasi. PT KAI segera memenuhi syarat teknis keamanan di lokasi sesuai instruksi pimpinan negara. “Ini demi melindungi nyawa penumpang serta mencegah terjadinya kerugian material,” jelasnya. PYB

Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 3, edisi Sabtu, 2 Mei 2026 dengan judul "Cegah Kecelakaan Kereta Api, DPR Sarankan Pemerintah Percepat Pembangunan DDT"

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.