Hanura Latih Kader Sekaligus Dongkrak Ekonomi Daerah

RM.id  Rakyat Merdeka - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura menggelar Bimbingan Teknis Nasional (Bimteknas) bagi seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dari Fraksi Hanura pada 1-3 Mei 2026 di Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar). Kegiatan itu diikuti 525 anggota DPRD tingkat provinsi dan kabupaten/kota hasil Pemilu 2024.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Hanura Benny Rhamdani menyatakan, Hanura konsisten menyelenggarakan Bimteknas di berbagai daerah di Indonesia. Pemilihan lokasi Bimteknas di luar Jakarta merupakan bentuk komitmen partai terhadap penguatan daerah. 

“Di tengah banyak agenda nasional yang dipusatkan di Jakarta, Hanura justru memilih daerah sebagai pusat kegiatan. Ini adalah komitmen kami untuk mendorong daerah lebih berdaya, sebagai fondasi Indonesia yang sejahtera,” ujar Benny, dalam konferensi pers, di Grand Mahkota Hotel Pontianak, Kalbar, Kamis (30/4/2026). 

Benny menjelaskan, Bimteknas kali ini juga menjadi ajang konsolidasi internal partai. Sebab, Hanura akan menghadapi agenda verifikasi faktual partai dan persiapan menuju kontestasi demokrasi tahun 2029. 

Selain itu, lanjut Benny, penguatan kapasitas anggota legislatif merupakan kebutuhan mendasar dalam sistem demokrasi. “Demokrasi tak hanya membutuhkan kekuasaan legislatif yang lahir dari legitimasi Pemilu, tapi juga kapasitas intelektual. Setiap keputusan politik tidak boleh diambil tanpa basis pengetahuan yang kuat,” tegasnya. 

Baca juga : Ketahanan Energi RI Terbaik Kedua Dunia

Mantan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) itu mengingatkan, kesalahan dalam pengambilan keputusan politik di tingkat daerah dapat berdampak serius terhadap arah pembangunan. Karenanya, peningkatan kapasitas melalui Bimteknas menjadi agenda rutin yang strategis bagi Hanura. 

“Anggota DPRD Hanura harus memastikan setiap kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat, dan tidak menyimpang dari tujuan pembangunan daerah,” cetusnya. 

Di kesempatan sama, Ketua Steering Committee (SC) Bimteknas Hanura Hildi Hamid menyoroti dampak kebijakan efisiensi anggaran terhadap kinerja Pemerintah Daerah (Pemda) dan DPRD. Dia menilai, kebijakan efisiensi telah mempersempit ruang fiskal daerah, dan berpotensi mengganggu pelaksanaan Otonomi Daerah (Otda). 

Bahkan, ungkap dia, ada sejumlah daerah yang mulai merasakan penurunan kewenangan dalam mengelola pembangunan. “Ada daerah yang merasa sekarang ini bukan lagi otonomi daerah karena tidak memiliki keleluasaan dalam mengelola anggaran,” ujar mantan Bupati Kayong Utara itu. 

Lebih lanjut, Hildi mencontohkan kondisi di Kabupaten Kayong Utara, Kalbar, yang proporsi belanja pegawai melebihi 30 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurut dia, kondisi tersebut bukan disebabkan oleh besarnya belanja pegawai, tapi keterbatasan anggaran daerah. 

Baca juga : Anggap Sebagai Angka Ideal & Moderat, Golkar Usul Threshold 5 Persen

“Di Kabupaten Kayong Utara dan sejumlah daerah lain, proporsi belanja pegawai melebihi 30 persen bukan karena belanjanya yang besar, tapi APBD-nya yang kecil. Jadi, proporsi belanja pegawai menjadi tinggi,” jelasnya. 

Hildi menambahkan, kebijakan itu juga berdampak langsung terhadap sejumlah DPRD di Provinsi Kalbar. Di antaranya, urai dia, tidak terakomodasinya pokok-pokok pikiran (pokir) anggota Dewan dalam anggaran daerah. 

“Ada daerah yang tidak lagi mengakomodasi pokok-pokok pikiran DPRD karena alasan efisiensi belanja,” imbuhnya. 

Ketua Organizing Committee Bimteknas DPRD Hanura, Ratna Ester Lumban Tobing menyebut pelaksanaan Bimteknas di Pontianak memberikan dampak ekonomi langsung bagi daerah. Menurut dia, kegiatan tersebut melibatkan kerja sama dengan lima hotel di Pontianak. 

“Seluruh kamar hotel, terisi penuh oleh legislator fraksi Hanura. Kerja sama di lima hotel itu, membawa dampak ekonomi langsung bagi daerah,” ujarnya. 

Baca juga : Top, BRI Kantongi Laba Bersih Rp 15,5 Triliun

Selain sektor perhotelan, lanjut Ratna, Bimteknas juga turut menggerakkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal. Sebanyak 30 UMKM binaan Hanura di Kalbar ambil bagian dengan berbagai produk unggulannya. 

“Produk mereka beragam, mulai dari fashion hingga makanan khas daerah,” jelasnya. 

Secara nasional, ungkap Ratna, Hanura telah membina ratusan UMKM dengan beragam produk kreatif dan inovatif. Program tersebut merupakan salah satu bentuk perhatian partai terhadap penguatan ekonomi kreatif. 

“Kami melihat potensi UMKM sangat besar. Kreativitas mereka luar biasa dan produknya berkualitas. Ini akan terus kami dorong agar naik kelas,” tegas Wakil Sekjen DPP Hanura itu. [UMM]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.