RM.id Rakyat Merdeka - Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Demokrat Dede Yusuf mengusulkan adanya Dapil Nasional sebagai langkah menyelamatkan suara yang hangus saat Pemilu. Menurutnya, banyak suara hangus ketika parliamentary threshold (PT) 4 persen diterapkan pada Pemilu lalu.
Awalnya, dia menanggapi usulan Ketua Umum (Ketum) Partai NasDem Surya Paloh yang konsisten mengusulkan ambang batas parlemen sebesar 7 persen.
“Kalau Demokrat sedang mengkaji, bukan soal persennya, tetapi soal berapa banyak suara rakyat yang nanti hangus kalau konsepnya hanya PT persen. Sebab, kemarin 4 persen saja yang hangus sampai 17 juta suara. Pernah juga 2,5 persen (Pemilu 2009), malah hangus 19 juta suara,” kata Dede.
Baca juga : Dede Yusuf: Kami Memikirkan Jutaan Suara Hangus
Dede mengatakan, sisa suara dari partai-partai yang lolos ambang batas dapat dikumpulkan untuk kemudian dikonversikan menjadi kursi tambahan di DPR. Dia kemudian menyinggung tentang penggabungan sisa suara (stembus accord) yang pernah digunakan dalam Pemilu 1999.
“Di mana sisa suara rakyat dari partai-partai yang lolos threshold nanti akan dikonversi menjadi Dapil Nasional sehingga tidak ada suara rakyat yang terbuang,” ucapnya.
Selain itu, Dede menyoroti banyak kader pejuang atau kader utama partai yang tidak terpilih saat Pileg. Pasalnya, mereka sibuk memperjuangkan partai dan tidak bisa turun ke dapil.
Baca juga : Dipimpin Sekjen Sugiono, Gerindra Langsung Jalankan Gerakan ASRI Dari Prabowo
“Kita sebut saja yang berjuang berdarah-darah di DPP, tetapi tidak pernah turun ke dapil karena dia harus memperjuangkan partai. Itu rata-rata banyak yang tidak jadi,” ungkapnya.
Sementara itu, Founder Lembaga Survei Kelompok Kajian dan Diskusi Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) Hendri Satrio setuju jika dibentuk Dapil Nasional untuk mengakomodasi suara masyarakat agar tidak hangus. Namun, kata dia, caleg yang dapat mengisi Dapil Nasional harus sesuai urutan hasil Pileg, bukan pilihan partai politik.
“Yang harus mengisi adalah orang-orang yang sudah dipilih rakyat. Namanya juga Dewan Perwakilan Rakyat, bukan Dewan Perwakilan Partai,” cetus Hendri kepada Rakyat Merdeka, Selasa (22/9/2026).
Baca juga : Perumnas Perluas Hunian Bersubsidi Di Perkotaan
Untuk mengetahui pandangan Hendri Satrio mengenai Dapil Nasional, berikut wawancaranya.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.