Sebelumnya
Apa tanggapan Anda dengan usulan pembentukan Dapil Nasional untuk mengakomodasi suara hangus di Pemilu?
Sebetulnya, itu menjadi hak anggota dewan untuk kemudian menentukan parliamentary threshold itu. Tetapi memang, yang menjadi perhatian bertahun-tahun setiap Pemilu itu kan suara rakyat yang hilang.
Maksudnya bagaimana?
Maksud saya, berapa pun threshold yang ditetapkan, DPR harus punya mekanisme agar tidak ada suara rakyat yang hangus terbuang. Kalau misalnya 7 persen, berarti kan ada partai-partai politik yang suaranya 4 persen, ada yang 5 persen, ada yang 6 persen, ada juga yang 3 persen. Nah, itu suaranya ke mana? Kan sayang. Jadi, jangan sampai kemudian atas asas demokrasi atau dasar threshold, suara rakyat hilang. Jadi, itu harus ada mekanismenya. Kalau kemudian ada Dapil Nasional yang dibilang oleh Partai Demokrat, saya setuju.
Baca juga : Dede Yusuf: Kami Memikirkan Jutaan Suara Hangus
Apa alasannya?
Ya, intinya adalah jangan sampai ada suara yang hilang.
Bagaimana skema Dapil Nasional atau penggabungan sisa suara ini benar-benar dapat menjamin keterwakilan suara rakyat?
Itu makanya jadi tugas DPR untuk bisa merumuskan yang terbaik. Jangan mau gampangnya saja. Jadi, ya silakan dipikirkan. Kan yang mau ada threshold adalah partai politik yang sekarang lolos ke DPR.
Baca juga : Dipimpin Sekjen Sugiono, Gerindra Langsung Jalankan Gerakan ASRI Dari Prabowo
Menurut Anda, siapa yang layak mengisi Dapil Nasional ini?
Tetap suara terbanyak, kalau menurut saya. Jadi, itu digabung semua suara, dilihat beberapa kursi yang masih tersedia, lalu yang lolos adalah yang suara terbanyak. Jadi, urutkan saja, bukan partai politiknya, tetapi suara terbanyak.
Artinya lintas partai, ya?
Iya, jadi nanti tidak tahu dari partai politik mana yang kemudian bisa lolos.
Baca juga : Perumnas Perluas Hunian Bersubsidi Di Perkotaan
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Dede Yusuf juga mengusulkan bahwa yang akan mengisi Dapil Nasional adalah kader yang dipersiapkan oleh partai dan sudah dipublikasikan ke publik melalui Daftar Calon Tetap (DCT). Artinya, suara parpol akan diakomodasi menjadi Dapil Nasional. Apa tanggapan Anda?
Tidak bisa. Tetap yang harus mengisi adalah orang-orang yang sudah dipilih rakyat. Namanya juga Dewan Perwakilan Rakyat, bukan Dewan Perwakilan Partai, kan. Jadi, menurut saya, tetap harus yang mengisi itu adalah orang-orang yang dipilih, tetapi partainya tidak lolos.
Kan banyak, ya. Misalnya, Bayu Octara (caleg DPRD DKI Jakarta 2024). Dia suaranya banyak, tetapi kurang, akhirnya tidak lolos. Tapi kan sayang suara yang sudah memilih dia. Kan tidak bisa terus begitu saja. Nah, ini yang harus dipikirkan oleh DPR. NNM
Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 2, edisi Rabu, 23 September 2026 dengan judul "Agar Suara Tidak Hangus, Muncul Usulan Adanya Dapil Nasional Atau Nambah Kursi, Hendri Satrio: Pengisi Dapil Nasional Bukan Pilihan Partai"
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.