Jika kemerosotan semangat nasionalisme dirujuk pada minimnya hafalan Pancasila atau Lagu Indonesia Raya, mengapa keterpurukan penggunaan Bahasa Indonesia di ruang publik dianggap biasa saja? Bukankah bahasa adalah simbol persatuan bangsa, sebagaimana bendera dan lambang negara? Dalam narasi sejarah, bahasa bukan sekadar alat komunikasi, tetapi medium yang menjahit keberagaman menjadi satu identitas kolektif.
Baru-baru ini, saat melintasi jalan menuju kampus, mata saya menangkap ironi di ruang publik. Plang dan baliho dipenuhi dengan bahasa asing—Barbershop, Laundry, Coffee Shop. Barangkali ini tanda adaptasi masyarakat terhadap globalisasi. Namun, apa artinya modernitas jika yang hilang adalah pijakan kultural kita? Saya ragu, apakah kita sedang bergerak maju atau justru mengalienasi diri dari identitas nasional?
Bahasa sebagai Identitas yang Digerus Modernitas
Penting untuk kita sadari, bahasa bukan hanya perangkat teknis. Bahasa adalah simbol peradaban dan penanda eksistensi suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, Bahasa Indonesia lahir bukan dari proses alamiah, tetapi dari keputusan politik yang cerdas. Tahun 1928, melalui Kongres Pemuda, lahirlah Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Pada saat itu, mengadopsi bahasa daerah tertentu sebagai simbol nasional dianggap berisiko memicu perpecahan. Maka, lahirlah Bahasa Indonesia—sebuah produk rekayasa kebudayaan untuk menyatukan keindonesiaan.
Namun kini, setelah hampir seabad, kita menyaksikan bagaimana Bahasa Indonesia terdesak oleh bahasa asing di ruang-ruang publik. Baliho-baliho yang semestinya menjadi panggung bagi keindahan bahasa Indonesia malah menjadi media promosi bagi istilah-istilah asing. Modernitas, tampaknya, mengajarkan masyarakat bahwa bahasa asing lebih berkelas, lebih global. Tetapi benarkah demikian?
Baca juga : Bamsoet Akan Lantik PP Perhimpunan Penggemar Mobil Kuno Indonesia di Bali
Ironi Pariwisata dan Dominasi Bahasa Asing
Seringkali, alasan yang dikemukakan untuk pembenaran dominasi bahasa asing di ruang publik adalah status Indonesia sebagai negara wisata. Argumen ini seolah masuk akal. Namun, mari kita lihat Jepang dan Korea Selatan. Dua negara ini adalah destinasi wisata kelas dunia, tetapi mereka tetap mengutamakan bahasa lokal di ruang publik. Bahasa Jepang dan Korea bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga daya tarik budaya yang mengundang wisatawan mancanegara untuk mempelajari bahasa mereka. Mengapa Indonesia tidak meniru langkah ini?
Data terbaru Kemendikbud (2023) menunjukkan, saat ini Bahasa Indonesia diajarkan di 54 negara, meningkat dari tahun 2020 yang berjumlah 38 negara. Selain itu, terdapat lebih dari 300 lembaga yang bermitra dengan Indonesia, serta 172-ribu pemelajar aktif Bahasa Indonesia. Angka ini membuktikan bahwa Bahasa Indonesia memiliki potensi internasionalisasi. Maka, alih-alih membiarkan dominasi bahasa asing, ruang publik harus menjadi medium promosi bagi keindonesiaan bahasa Indonesia. Dengan demikian, wisatawan tidak hanya datang untuk menikmati keindahan alam Indonesia, tetapi juga mengenal budaya dan bahasa kita.
Bahasa dan Krisis Identitas
Dari sudut pandang psikologi behaviorisme, apa yang kita lihat dan dengar di lingkungan sekitar akan memengaruhi persepsi kita. Dominasi bahasa asing di ruang publik dapat menciptakan persepsi bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa inferior. Jika ini dibiarkan, degradasi nasionalisme menjadi keniscayaan. Generasi muda akan melihat bahasa Indonesia sebagai sesuatu yang ketinggalan zaman, sementara bahasa asing dianggap lebih unggul.
Baca juga : Libur Nataru, Penumpang Whoosh Terus Meningkat Capai 23 Ribu Per Hari
Bahasa, pada akhirnya, adalah identitas. Kehilangan bahasa dalam ruang publik sama artinya dengan kehilangan kepercayaan pada identitas bangsa. Bagaimana kita bisa berbicara tentang nasionalisme jika bahasa, sebagai simbol persatuan, justru dianaktirikan?
Membalik Arah: Dari Inferioritas ke Kepercayaan Diri Bangsa
Mengembalikan Bahasa Indonesia ke ruang publik bukan berarti mendiskriminasi bahasa asing. Kita tetap membutuhkan bahasa asing sebagai alat komunikasi global. Namun, penggunaannya harus kontekstual dan proporsional. Pemerintah, melalui regulasi seperti UU Nomor 24 Tahun 2009, harus lebih serius menegakkan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik. Edukasi kepada masyarakat pun penting untuk membangun kesadaran bahwa bahasa Indonesia bukan sekadar alat, tetapi simbol keberadaan kita sebagai bangsa.
Sejarah mencatat bahwa Indonesia dibangun bukan atas nama agama atau ras, melainkan atas nama bahasa. Para pendiri bangsa memilih jalan ini karena menyadari bahwa keberagaman agama dan ras terlalu rawan untuk dijadikan basis persatuan. Kini, tanggung jawab kita adalah menjaga warisan tersebut. Bahasa Indonesia bukan hanya milik masa lalu, tetapi juga milik masa depan.
Epilog: Sebuah Refleksi
Baca juga : AI Berperan Penting Dalam Kemajuan Hilirisasi Mineral Indonesia, Ini Faktanya
Dominasi bahasa asing di ruang publik adalah cermin dari krisis identitas yang lebih dalam. Modernitas memang membawa kita pada kemajuan, tetapi kemajuan tanpa akar hanya akan melahirkan alienasi. Pertanyaannya adalah, apakah kita ingin menjadi bangsa yang kehilangan dirinya sendiri di tengah peradaban global? Ataukah kita ingin tetap berdiri tegak sebagai bangsa yang percaya diri, dengan bahasa Indonesia sebagai simbol kebanggaan?
Mari kita renungkan: bahasa bukan hanya tentang apa yang kita ucapkan, tetapi tentang siapa kita sebenarnya. Dan dalam keheningan refleksi itu, kita harus memilih: menjadi bangsa yang minder, atau menjadi bangsa yang bangga pada dirinya sendiri.
Powered by Froala Editor
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.