Siyasah Syar’iyyah merupakan prinsip tata kelola kepemimpinan dalam Islam yang menempatkan kekuasaan sebagai amanah untuk menegakkan keadilan dan kemaslahatan ummat. Hal ini sering dipahami sebagai konsep penuh pemerintahan Islam. Padahal lebih dari itu, ia menyimpan nilai-nilai etika kepemimpinan yang relevan untuk negara mana pun, termasuk Indonesia yang berdiri di atas Pancasila. Intinya bukan soal bentuk negara, tetapi soal moral kekuasaan: bagaimana jabatan dipahami sebagai amanah dan kebijakan dijalankan dengan keberpihakan kepada rakyat. Imam Al-Ghazali sudah mengingatkan, agama adalah fondasi dan kekuasaan penjaganya. Tanpa nilai, kekuasaan akan menjadi bangunan megah tanpa ruh.
Masalah kita hari ini bukan kekurangan regulasi. Aturan justru berlimpah, rapi di dokumen, lengkap dalam administrasi, dan indah dalam presentasi. Namun di lapangan, banyak kebijakan hanya berhenti sebagai rencana. Ada program yang berganti arah ketika pemimpin berganti, ada pula agenda publik yang dibiarkan redup setelah tidak lagi menjadi prioritas politik. Indonesia bukan negara agama, tetapi nilai keimanan tetap menjadi sumber moralitas pemimpin. Sebab, dalam ajaran Islam, setiap kebijakan adalah amanah.
Ibnu Umar meriwayatkan pesan Nabi Shalallaahu 'Alayhi Wasallam “Kullukum ra’in wa kullukum mas’ulun ‘anra’iyyatihi” (HR. Bukhari), setiap kalian pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban. Prinsip ini jelas: kebijakan yang dibuat mesti dijalankan, meski kursi pemimpinnya berpindah tangan, namun juga harus sesuai dengan kaedah-kaedah kebijakan yang mendatangkan kebaikan masyarakat.
Keteladanan Pemimpin: Nilai yang Semakin Tipis
Baca juga : Indonesia-Malaysia Sepakati Pengembangan Infrastruktur Perbatasan
Keadilan adalah inti dari tata kelola publik, apa pun sistem negaranya. QS. An-Nahl: 90 memerintahkan berlaku adil dan berbuat ihsan, sebuah pesan moral yang selaras dengan konstitusi Indonesia. Namun dalam praktik, ketimpangan tetap terjadi—baik dalam penegakan hukum, pelayanan publik, maupun akses terhadap kebijakan.
Realitas ini diperparah oleh model kepemimpinan yang lebih sibuk membangun citra ketimbang menyelesaikan masalah. Ruang publik dipenuhi slogan, tetapi miskin tindakan. Padahal rakyat tidak menuntut retorika; mereka menuntut kehadiran negara yang nyata. Namun kita masih bisa menemukan pemimpin yang bekerja dengan tenang: tidak mencari sorotan, tidak mengandalkan drama komunikasi, tetapi hadir dalam keputusan yang konsisten dan berpihak. Tipe seperti ini semakin jarang, tetapi merekalah bukti bahwa integritas bukan sekadar konsep lama—justru nilai yang paling dibutuhkan di tengah politik yang serba cepat.
Masalah muncul ketika jabatan diperlakukan sebagai panggung dan bukan amanah. Ketika kritik dianggap ancaman, bukan kesempatan memperbaiki diri. Ketika kepentingan pribadi berjalan lebih cepat dari pada kepentingan rakyat. Di sinilah keteladanan memudar, dan arah moral politik ikut kabur.
Maqasid Syariah dan Fondasi Moral Pemerintahan Modern
Baca juga : Kolaborasi Askrindo Syariah Dan Jasindo Syariah Dorong Penguatan Bisnis Syariah
Ada yang beranggapan nilai-nilai Siyasah Syar’iyyah tidak cocok untuk negara modern yang plural. Justru sebaliknya. Maqasid syariah merupakan tujuan besar syariat yang menawarkan enam perlindungan universal: agama, jiwa, akal, keturunan, harta, dan kehormatan. Enam nilai ini tidak eksklusif untuk negara agama; ia adalah prinsip moral yang sejalan dengan mandat konstitusi modern: melindungi warga, menjamin keadilan, memastikan kesejahteraan, dan menjaga martabat manusia.
Dalam konteks Indonesia hari ini, maqasid syariah justru tampak sangat nyata dalam kebutuhan sehari-hari. Menjaga jiwa berarti memastikan kesehatan yang terjangkau, keselamatan publik yang baik, dan perlindungan sosial bagi mereka yang paling rentan. Menjaga harta menuntut birokrasi yang bersih, pengelolaan anggaran yang bebas kebocoran, serta penggunaan keuangan negara yang tepat sasaran. Menjaga kehormatan mencakup etika pejabat publik, komunikasi yang santun, dan perlindungan warga dari perundungan maupun penyalah gunaan kekuasaan. Sementara menjaga akal berarti memperkuat pendidikan dan literasi, sekaligus membentengi masyarakat dari hoaks dan polarisasi yang merusak kehidupan publik.
Dengan kacamata maqasid, kita bisa menilai kebijakan publik secara jujur: apakah ia mengurangi beban rakyat? Apakah ia menghadirkan rasa aman? Apakah ia memperkecil jurang ketimpangan? Jika tidak, ia hanya menjadi administrasi tanpa substansi.
Indonesia tidak menjalankan syariat sebagai sistem negara. Namun menjadikan maqasid sebagai landasan moral bukanlah penggantian konstitusi, melainkan penguatan karakter kepemimpinan. Nilai agama tidak bertentangan dengan negara modern; ia justru memperkaya integritas dalam birokrasi.
Baca juga : Persik Sambut Positif Laga Lawan Persija Di Manahan Solo
Mengembalikan Arah: Konsistensi sebagai Nyawa Kebijakan
Agar tata kelola publik tidak mudah kehilangan arah, empat pilar penting harus tetap dijaga dan dihidupkan. Keadilan perlu ditempatkan sebagai dasar setiap keputusan, bukan sekadar slogan yang muncul menjelang pemilu. Kebijakan pun harus dijalankan dengan konsisten, meskipun pemimpin silih berganti, agar pembangunan tidak terus-menerus dimulai dari awal. Di saat yang sama, integritas moral pemimpin jauh lebih menentukan daripada popularitas atau pencitraan yang mudah pudar. Dan pada akhirnya, maqasid syariah harus menjadi kerangka nilai yang menuntun arah kebijakan, sehingga setiap langkah pemerintah benar-benar berpihak kepada rakyat, bukan sekadar memenuhi kepentingan segelintir kelompok.
Dalam politik yang semakin bising, pemimpin yang berpegang pada nilai justru menjadi kebutuhan paling mendesak. Indonesia tidak membutuhkan figur sempurna; Indonesia butuh pemimpin yang jujur, adil, dan tidakmudah menggadaikan amanah publik.
Siyasah Syar’iyyah mengingatkan bahwa kekuasaan tanpa nilai adalah ruang kosong, ramai oleh aktivitas, tetapi miskin manfaat. Ketika pemimpin memperbaiki dirinya, negara ikut tumbuh. Ketika keadilan ditegakkan, kepercayaan publik kembali hidup. Dari kepercayaan itulah negara memperoleh kekuatan, lebih kokoh dari sekadar tumpukan dokumen kebijakan.
Powered by Froala Editor
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.