RM.id Rakyat Merdeka - Fakultas Hukum Universitas Pancasila (FHUP) melalui Bagian Hukum Internasional menggelar Seminar Nasional Nusantara dalam rangka memperingati Hari Nusantara 2025. Kegiatan berlangsung di Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Jakarta, Senin (15/12/2025).
Seminar ini menjadi forum akademik strategis untuk membahas posisi Indonesia sebagai negara kepulauan, penguatan diplomasi maritim, serta implementasi hukum laut internasional dalam mendukung terwujudnya ekonomi biru yang berkeadilan. Acara diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Hymne Universitas Pancasila, serta mengheningkan cipta untuk mendoakan korban bencana alam di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Prof. Eddy Pratomo, dalam sambutan pembuka menegaskan bahwa peringatan Hari Nusantara merupakan momentum penting untuk meneguhkan identitas Indonesia sebagai negara kepulauan.
Baca juga : PGN Genjot Infrastruktur Dan Kolaborasi Hadapi Tantangan 2026
“Momentum Hari Nusantara harus dimaknai sebagai penguatan jati diri bangsa sekaligus pengingat peran strategis akademisi dalam mengawal isu kemaritiman nasional,” ujar Eddy.
Sementara itu, Rektor Universitas Pancasila, Prof. Adnan Hamid, menekankan pentingnya kontribusi perguruan tinggi dalam pengembangan kebijakan maritim nasional yang berbasis hukum, riset, dan kolaborasi lintas sektor.
“Perguruan tinggi memiliki tanggung jawab moral dan akademik untuk melahirkan gagasan kebijakan maritim yang kuat secara hukum dan berkelanjutan,” kata Adnan.
Baca juga : Revisi UU Pemilu Harus Inklusif Dan Setara Gender
Seminar nasional ini menghadirkan Wakil Menteri Luar Negeri, Arif Havas Oegroseno, sebagai keynote speaker yang menyampaikan paparan secara daring. Ia menjelaskan posisi strategis Indonesia sebagai negara kepulauan berdasarkan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, peran diplomasi maritim, serta tantangan dan peluang menuju ekonomi biru yang berkeadilan.
Rangkaian acara dilanjutkan dengan dua sesi panel diskusi yang menghadirkan akademisi dan praktisi bidang kelautan dari berbagai institusi. Para narasumber tersebut antara lain Prof. Sobar Sutisna (Guru Besar Fakultas Keamanan Nasional Universitas Pertahanan) A. Gusman Siswandi (Dekan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran), Agustin Murbaningsih (dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia), I Made Andi Arsana (dosen Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada), Gulardi Nurbintoro (dari Direktorat Hukum dan Perjanjian Kewilayahan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia), serta Prof. Nanik Trihastuti (Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro).
Para pembicara membahas isu kedaulatan wilayah laut, pengelolaan kelautan, serta dinamika hukum laut internasional dalam perspektif strategis dan multidisipliner.
Baca juga : Menteri LH: Indonesia Siap Tancap Gas Implementasi Aksi Iklim Pasca COP30
Fakultas Hukum Universitas Pancasila berharap seminar ini tidak hanya memperkaya wawasan akademik, tetapi juga meneguhkan kembali makna strategis Laut Indonesia bagi masa depan bangsa. Deklarasi Djoeanda 1957 dipandang bukan sekadar dokumen sejarah, melainkan pernyataan politik, identitas kebangsaan, dan visi jangka panjang Indonesia sebagai negara kepulauan.
UNCLOS 1982 kemudian memberikan legitimasi internasional bagi Indonesia untuk berdiri tegak di panggung global, sekaligus membawa tanggung jawab besar dalam menjaga dan mengelola laut secara adil dan berkelanjutan. Seminar ini menegaskan bahwa menjaga laut bukan hanya soal batas dan kedaulatan, tetapi juga ilmu pengetahuan, diplomasi, keadilan sosial, serta masa depan generasi mendatang. Ekonomi biru dipandang bukan sekadar strategi pertumbuhan, melainkan cara bangsa memuliakan laut sebagai anugerah dan amanah.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.