Komitmen tanpa realitas adalah puisi. Realitas tanpa komitmen adalah kebetulan. Yang dibutuhkan bangsa ini khususnya anak-anak di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) adalah keduanya sekaligus: janji yang sungguh-sungguh, dan bukti yang dapat ditelusuri melalui data serta indikator kinerja. Dalam beberapa tahun terakhir, tantangan pemerataan pendidikan tercermin dari sejumlah temuan statistik nasional, termasuk disparitas angka partisipasi sekolah antarwilayah serta masih adanya angka putus sekolah di atas rata-rata nasional di beberapa provinsi dengan konsentrasi daerah 3T. Data ini menjadi pengingat bahwa kebijakan pendidikan tidak hanya diukur dari perumusan program, tetapi dari efektivitas implementasi hingga tingkat satuan pendidikan.
Selama bertahun-tahun, jarak antara perencanaan dan pelaksanaan kerap menjadi isu utama di sektor pendidikan. Kebijakan yang dirancang di tingkat pusat memerlukan dukungan infrastruktur, tata kelola yang kuat, serta mekanisme distribusi yang efisien agar benar-benar menjangkau wilayah terpencil seperti Sumba, Seram, atau Pegunungan Bintang. Oleh karena itu, pekerjaan penting Kemendikdasmen sepanjang 2025 tidak semata-mata berkaitan dengan besaran anggaran, melainkan pada konsistensi realisasi program terhadap target yang ditetapkan. Berdasarkan data penyaluran bantuan, peningkatan partisipasi, serta penguatan program guru, terdapat indikasi bahwa implementasi berjalan lebih terukur. Dalam konteks tersebut, capaian yang terdokumentasi menunjukkan upaya untuk mempersempit kesenjangan dan memastikan bahwa kebijakan pendidikan hadir secara lebih merata di wilayah 3T.
Janji yang Ditagih, Realitas yang Menjawab
Dalam kasus Kemendikdasmen, perjalanan itu cukup panjang dan berliku, tetapi ujungnya menggembirakan, pada awal periode, Mendikdasmen Abdul Mu'ti menetapkan arah dengan tegas: "Revitalisasi satuan pendidikan kami fokuskan pada sekolah terdampak bencana, daerah 3T, serta sekolah yang mengalami kerusakan berat, sebagai upaya memastikan seluruh peserta didik dapat belajar dalam lingkungan yang aman dan layak."
Pernyataan itu bukan slogan yang menguap. Pada 2025, program revitalisasi didukung anggaran Rp16,9 triliun dan menjangkau lebih dari 16 ribu satuan pendidikan nasional. Khusus di 62 kabupaten daerah 3T, dana yang terserap melampaui Rp1,38 triliun — angka yang berbicara tentang keberpihakan fiskal yang bukan sekadar retoris.
Hal yang sama berlaku pada digitalisasi. Komitmen untuk memodernisasi pembelajaran berbasis teknologi dibuktikan dengan penyaluran perangkat digital — papan interaktif, laptop, dan media penyimpanan — kepada 288.865 satuan pendidikan, dengan realisasi 100 persen dari target. Tidak ada sisa, tidak ada yang terlewat. Dalam dunia pengadaan pemerintah yang kerap diwarnai keterlambatan dan kebocoran, angka 100 persen adalah prestasi yang tidak boleh dibaca dengan santai.
Baca juga : Jelang Hardiknas, SDN Kajuanak 4 Dapat Revitalisasi Sekolah
Program Indonesia Pintar (PIP) mencatat realisasi 102,18 persen dari target nasional — melampaui sasaran dengan total Rp13,4 triliun untuk 19 juta siswa SD hingga SMK. Di daerah 3T, angka ini bukan statistik abstrak: Kabupaten Manggarai Timur, NTT, menerima Rp30,7 miliar untuk 45.359 siswa; Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku, mendapat Rp18,6 miliar untuk 25.954 siswa. Dana itu mengalir ke rekening, bukan menguap di meja birokrasi. Itulah perbedaan antara komitmen dan realitas yang benar-benar bertemu.
Di Balik Angka: Wajah-Wajah yang Berubah Demi Melihat Masa Depan
Data adalah kulit luar dari sebuah perubahan. Isinya adalah manusia. Dan di situlah komitmen Kemendikdasmen benar-benar diuji — bukan di depan kamera saat peresmian, melainkan di keseharian guru yang kini menerima tunjangannya tepat waktu, dan di wajah siswa yang tak lagi harus memilih antara sekolah atau membantu orang tua mencari nafkah.
Kesejahteraan guru menjadi salah satu lini paling krusial. Realisasi Tunjangan Profesi Guru (TPG) Non-ASN mencapai 103,01 persen secara nasional dengan total Rp12,1 triliun — melampaui target, bukan sekadar memenuhinya. Terobosan penyaluran langsung ke rekening guru adalah perubahan sistemik yang kerap diremehkan signifikansinya: ia memutus mata rantai panjang yang selama bertahun-tahun menjadi celah kebocoran dan keterlambatan. Lebih dari 800 ribu pendidik pada 2025 mengikuti program Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan mendapat bantuan kualifikasi S1/D4 — investasi pada mutu yang hasilnya akan terasa di generasi berikutnya, bukan besok lusa.
Presiden Prabowo Subianto, saat meninjau langsung SMA Negeri 1 Cilacap, menyuarakan apa yang seharusnya menjadi prinsip dasar tata kelola pendidikan nasional: "Anak-anak menyampaikan langsung kepada saya bahwa mereka menyukai program tersebut. Mereka merasa program MBG sangat membantu, terutama dalam menghemat pengeluaran." Pernyataan itu sederhana, tetapi bermakna dalam: kebijakan yang baik seharusnya dirasakan langsung oleh penerimanya — bukan hanya diklaim oleh pembuatnya.
Baca juga : Resmikan 13 Program Unggulan, Mendikdasmen: Rekor Terbanyak Saya
Kepercayaan publik pun merefleksikan hal yang sama. Survei terhadap 800 responden anak muda pada November–Desember 2025 menempatkan Mendikdasmen Abdul Mu'ti di posisi kedua menteri berkinerja terbaik versi generasi muda, dengan 14,06 persen dukungan. Generasi Z — yang tumbuh dengan skeptisisme tinggi terhadap janji politik — memberikan pengakuan itu bukan karena simpati, melainkan karena mereka melihat hasil.
Komitmen Bukan Titik Akhir, Melainkan Titik Tolak
Satu kesalahan fatal yang sering dilakukan dalam membaca capaian kebijakan publik adalah memperlakukannya sebagai garis finis. Padahal dalam pendidikan, setiap pencapaian adalah titik tolak — bukan penutup cerita. Angka partisipasi sekolah usia 7–12 tahun yang kini berada di 99,23 persen adalah kabar baik yang luar biasa. Namun angka 89,53 persen untuk jenjang menengah mengingatkan bahwa masih ada sekitar satu dari sepuluh anak usia SMA yang belum sepenuhnya terjangkau sistem pendidikan formal — dan sebagian besar dari mereka tinggal di daerah 3T.
Di sinilah komitmen harus terus ditagih, bukan dihentikan. Kebijakan Wajib Belajar 13 Tahun yang memasukkan pendidikan prasekolah sebagai kewajiban negara adalah langkah strategis yang menempatkan intervensi negara lebih awal — pada fase perkembangan anak yang paling kritis. Rencana perluasan PIP hingga jenjang PAUD/TK mulai 2026 memperkuat sinyal bahwa pemerintah tidak sedang bersiap untuk berhenti, melainkan untuk memperluas jangkauan.
Baca juga : Bamsoet: Cerutu Indonesia Masuk 14 Negara dan Jadi Kekuatan Baru di Dunia
"Sekolah sangat penting, dan pendidikan merupakan kunci kebangkitan bangsa kita," tegas Presiden Prabowo. "Saya melihat semangat dari semua pihak. Kita akan terus melakukan perbaikan." Kalimat itu bukan penutup yang manis — ia adalah kontrak sosial yang terus berjalan. Dan tugas kita sebagai warga, sebagai pengamat, sebagai jurnalis adalah memastikan kontrak itu terus dipegang — bukan hanya diucapkan.
Komitmen Kemendikdasmen di daerah 3T telah bertemu realitasnya pada 2025. Bukan sempurna, tidak ada kebijakan publik yang sempurna. Tetapi cukup nyata, cukup terukur, dan cukup bermakna bagi jutaan anak yang selama ini hanya punya satu permintaan paling sederhana kepada negara: hadir.
Powered by Froala Editor
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.