RM.id Rakyat Merdeka - Insentif fiskal seperti Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) yang diberlakukan pemerintah saat ini dinilai sangat efektif, dan menjadi solusi jangka pendek dalam menstimulasi sektor properti.
Saat ini, Indonesia masih diliputi persoalan kesenjangan antara pasokan dan kebutuhan perumahan (backlog), di tengah peningkatan inflasi yang menjadi tantangan proses pemulihan ekonomi pada 2022.
“Perpanjangan pemberlakuan PPN DTP menjadi langkah strategis jangka pendek dalam upaya mengurangi persoalan backlog,” ujar Direktur Eksekutif Lippo Group John Riady dalam rilisnya, Senin (18/7).
John tak menampik peningkatan inflasi menjadi tantangan proses pemulihan ekonomi. Bahkan diperkirakan masih akan mengalami peningkatan karena dipicu kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), listrik dan gas LPG, seiring tingginya harga komoditas global.
“Nah, pemberian insentif fiskal seperti PPN DTP terbukti sangat efektif menstimulasi sektor properti sejak awal tahun diberlakukan,” tuturnya.
Baca juga : Wujudkan Pengurangan Backlog Perumahan, BTN Genjot Implementasi Sekuritisasi Aset
Program PPN DTP yang berlangsung selama sembilan bulan sejak awal tahun, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 6/2022, terbukti mendorong sektor properti mulai menggeliat.
PPN DTP juga dapat mendongkrak nilai penjualan properti hunian sebesar 20 persen, atau senilai Rp 110 triliun pada tahun ini, dibandingkan kinerja tahun lalu.
Menurut John, di tengah ancaman inflasi dan tergerusnya daya beli, insentif PPN DTP menjadi salah satu bantalan bagi konsumen maupun produsen.
“Karena sektor properti dapat menjadi mesin untuk menjaga kelangsungan dampak ekonomi dari kenaikan harga komoditas. Apalagi aliran capital inflow ke sektor properti dapat berdampak ganda bagi 174 sub-sektor lainnya,” ungkap John.
Sementara, Survei Susenas 2020 menyebutkan, tingkat backlog perumahan mencapai 12,75 juta per tahun. Angka itu menambah kondisi backlog eksisting yang telah mencapai 7 juta, serta penambahan keluarga baru yang mencapai 640.000 per tahun.
Baca juga : Banyak Usaha Rintisan Gugur, John Riady: Startup Harus Punya Prinsip Solutif
Tidak heran, Indonesia semakin dihadapkan persoalan perumahan yang kian berat. Bahkan, dari data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), terdapat 31 persen dari jumlah penduduk belum memiliki hunian.
John pun mendukung rencana Menteri Keuangan yang menyusun program sekuritisasi aset properti, untuk memperlancar likuiditas kredit perumahan.
Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menopang produksi properti maupun penyerapan pasar dan mengurangi backlog.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani di sela kegiatan Road to G20-Serutization Summit 2022menyatakan, saat ini terdapat problem yang memberatkan masyarakat untuk memiliki aset properti, mulai dari tren kenaikan suku bunga, hingga inflasi.
Program sekuritisasi aset untuk properti menjadi salah satu cara agar problem serapan pasar dan likuiditas industri properti bisa optimal.
Baca juga : KADIN Dorong Pembenahan Logistik Sektor Perikanan
“Aset di sini yaitu mortgage bukan rumahnya, namun cicilan tiap bulannya itu yang kemudian bisa di-package dan dibentuk dalam bentuk security baru, surat berharga baru yang bisa dibeli oleh investor,” ungkapnya.
Menurut John, secara konsep, sekuritisasi aset merupakan program ideal untuk jangka panjang. Program tersebut harus ditunjang dengan langkah jangka pendek, di tengah ancaman inflasi seperti sekarang melalui insentif fiskal. ■
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.