BREAKING NEWS
 

Setujui PMN BTN Rp 2,4 Triliun

Bukti Pemerintah Serius Bangun Rumah Buat MBR

Reporter : DWI ILHAMI
Editor : FIRSTY HESTYARINI
Rabu, 14 Desember 2022 07:30 WIB
Direktur Utama BTN Haru Koesmahargyo. (Foto: Dok. Bank BTN).

 Sebelumnya 
Piter menegaskan, tanpa keberpihakan dan komitmen Pemerintah, memiliki hunian layak hanya menjadi mimpi para MBR. Tak ada pilihan bagi Pemerintah selain menyalurkan PMN ke BTN. Menunda PMN berarti lost opportunity dan segmen MBR paling dirugikan.

Senada, Executive Director of Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda mengatakan, peran vital Pemerintah dan lembaga perbankan sangat krusial untuk mengatasi backlog. Apalagi dibutuhkan lembaga perbankan yang berkomitmen menyalurkan kredit konstruksi dan KPR (Kredit Pemilikan Rumah) bersubsidi.

Saat ini, kata Ali, pemulihan ekonomi nasional menjadi tujuan bersama. Dan menurutnya, kebangkitan sektor properti dan otomotif menjadi indikator kebangkitan sektor riil secara keseluruhan.

Baca juga : Menkeu Sebut Basuki Adalah Bapak Pembangunan Indonesia

Untuk itu, KPR menjadi salah satu pilar penting dalam sektor properti. Dukungan Pemerintah dalam mendorong penyediaan rumah subsidi adalah tanda menuju pemulihan ekonomi nasional.

“Terutama menghadapi tantangan ke depan, saya kira langkah PMN ini harus disambut baik,” kata Ali kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Hingga kuartal III-2022, penyaluran KPR secara nasional tercatat tumbuh 7,70 persen dibandingkan kuartal II-2022 yang sebesar 6,81 persen.

Baca juga : Bareskrim Siapkan Red Notice

Ke depan Ali melihat, adanya kebutuhan insentif untuk segmen konsumen kelas menengah, yang disebutnya sebagai segmen tanggung. Karena itu, ia berharap Pemerintah tidak hanya fokus pada MBR.

Sebelumnya, Direktur Utama BTN Haru Koesmahargyo mengatakan, seluruh dana PMN akan dimanfaatkan untuk peningkatan kapasitas pembiayaan perumahan, khususnya rumah subsidi.

“Kami menargetkan dana sebesar Rp 4,13 triliun. Di mana dari angka tersebut, sebesar Rp 2,4 triliun dari PMN dan Rp 1,65 triliun dari pemegang saham publik lewat rights issue (HMETD/ Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu) yang akan digelar paling lambat Desember 2022,” katanya dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR, Rabu (23/11).

Baca juga : Dukung IKN, IKA Trisakti Gelar Seminar Bangunan Gedung Hijau

Selanjutnya, BTN akan menggenjot pertumbuhan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) hingga 2025 menjadi 1,3 juta. Tahun lalu, BTN menyalurkan KPR kepada 800 ribu unit rumah. Sementara, porsi KPR di BTN per September 2022 sebesar 60 persen subsidi dan 40 persen nonsubsidi. ■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Tags :

Berita Lainnya
 

TERPOPULER

Adsense