RM.id Rakyat Merdeka - Ancaman anggota Kamar Dagang Indonesia (Kadin) tak akan bayar PGN, jika BUMN gas itu jadi menaikkan harga jualnya sangat disayangkan. Padahal, gas industri bukanlah barang subsidi.
Di era reformasi saat ini, BUMN hanya dinilai sebagai badan usaha yang wajib menjual murah jasa dan produknya. Baik untuk masyarakat, juga ke pengusaha.
Padahal BUMN juga terikat dengan UU No 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas yang wajib mengejar keuntungan. Di sisi lain, tubuhnya diikat dengan UU No 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Banyak pihak yang menafsirkan BUMN wajib membantu pelaku ekonomi lain dan tak wajib mengejar laba.
Baca juga : GO Indonesia Peringatkan Permadi: Jangan Adu Domba TNI!
Di era sekarang, landasan hukum yang abu abu kerap diakali dengan logika berpikir yang terkesan mengada-ada dan dipaksakan. Logika berpikir sehat, nyaris selalu dikesampingkan ketika merugikan bisnis dan kepentingannya.
Dengan alasan inflasi atau demi kepentingan orang banyak, maka pengusaha bisa berkilah bahwa BBM subsidi misalnya, boleh digunakan untuk setiap jenis kendaraan dan kepentingan bisnis apapun. Begitu juga harga gas industri yang pada dasarnya adalah produk non subsidi tidak boleh naik. Padahal, gas industri harganya tak diatur pemerintah dan bukan barang subsidi.
Sementara, harga jasa dan produk-produk yang dihasilkan pengusaha sepenuhnya diatur oleh mereka. Publik pun tak bisa berbuat banyak atas hal ini. Misalnya, harga air mineral kemasan, tekstil, dan tarif angkutan barang oleh truk-truk yang BBM-nya yang bebas melenggang mengikuti mekanisme pasar tanpa khawatir dengan yang namanya inflasi atau daya beli rakyat.
Baca juga : Begini Tips Sukses Tanam Bawang Putih
Mereka sangat paham bahwa BUMN bisa ditekan paksa lewat berbagai cara yang bisa membuat tak berdaya dan harus menelan pil pahit tak mampu meraih laba lebih sebagaimana yang bisa mereka lakukan. Selama ini BUMN selalu mengalah.
Sangat disayangkan juga sikap elit politik yang biasanya malah menyalahkan dan menekan BUMN yang mau menaikkan produk non subsidinya. Ini menjadi dilema bagi BUMN kita.
Sofyano Zakaria
Baca juga : Gas Bumi Masih Jadi Energi Paling Efisien
Direktur Eksekutif Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi)
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.