RM.id Rakyat Merdeka - Direktur Utama PLN Energi Primer Indonesia (EPI) Iwan Agung Firstantara menegaskan komitmen untuk mendukung amanah transisi energi yang diberikan pemerintah kepada PLN. Demi mencapai target net zero emission atau nol emisi karbon pada tahun 2060 atau lebih cepat.
Komitmen nyata itu antara lain diwujudkan dengan membentuk direktorat khusus biomassa.
Untuk diketahui, biomassa adalah bahan organik yang dihasilkan melalui proses fotosintetis. Baik berupa produk atau buangan seperti tumbuhan, kotoran, limbah pertanian, dan sebagainya.
Biomassa yang memiliki kemiripan seperti energi fosil yang berasal dari makhluk hidup, merupakan salah satu energi terbarukan. Sehingga, keberadaannya bisa berkelanjutan.
Baca juga : Kerek K3, PT JIP Adakan Pengukuran Lingkungan Kerja
Penggunaan biomassa tidak hanya meningkatkan efisiensi energi dan menghemat biaya, tetapi juga mengurangi limbah lingkungan.
"Dengan adanya Direktorat Biomassa, pasokan energi biomassa meningkat setiap tahun. Tahun 2021, kita memasok sekitar 250 ribu ton biomassa ke PLTU batubara. Tahun 2022 atau setahun kemudian, naik 2 kali lipat menjadi sekitar 500 ribu ton. Tahun 2023, tembus angka 1 juta. Tahun 2024, kami targetkan naik menjadi 2,2 juta ton,” papar Iwan saat membuka Focus Group Discussion (FGD) bertema Risiko, Tantangan, dan Mitigasi pada Tatanan Rantai Pasok dan Komponen Harga Pembentuk Batu Bara dan Biomassa serta EBT Lainnya di Hotel Padma Semarang, Jawa Tengah, Selasa (23/7/2024).
Iwan menjelaskan, biomassa memiliki keunikan tersendiri dibanding batu bara dan bahan bakar pembangkit listrik lainnya. Lebih ramah lingkungan dan pro rakyat.
“Kalau batu bara, transaksi jual beli-nya melibatkan korporasi dan korporasi. Tapi untuk biomassa, kita bertransaksi dengan korporasi dan masyarakat yang tersebar di seluruh PLTU Indonesia,” papar Iwan.
Menurutnya, bisnis biomassa memiliki sifat agak lain dibanding hukum ekonomi biasa. Kalau butuh sedikit, harga biomassa murah. Tapi, kalau butuh banyak, harganya malah tambah mahal.
Baca juga : Lewat Trail Run, PLN Indonesia Power Jaga Lingkungan dan Populasi Elang Jawa
Sebab, biomassa dalam jumlah sedikit hanya membutuhkan effort pengadaan yang lebih sedikit. Baik itu ongkos produksi ataupun ongkos angkut.
Karena itu, Iwan mengapresiasi dukungan pemerintah dalam bentuk Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemanfaatan Bahan Bakar Biomassa Sebagai Campuran Bahan Bakar Pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap.
Dalam aturan tersebut, pemerintah mengatur penetapan harga patokan tertinggi untuk pembelian bahan bakar biomassa (B3m) dan harga kesepakatan.
Harga patokan tertinggi dihitung dengan formula harga batu bara dikali nilai koefisien harga B3m dikali koreksi nilai kalor.
Baca juga : Bank DKI Siapkan Pembiayaan Transportasi Ramah Lingkungan Transjakarta
Nilai koefisien harga B3m sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan paling tinggi 1,2.
"Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang mendukung Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2023, untuk memberikan sedikit insentif bagi biomassa,” tutur Iwan.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.