RM.id Rakyat Merdeka - PLN sedang giat mengembangkan listrik hijau melalui teknologi cofiring, yaitu memasukkan limbah kebun, hutan atau pertanian (dinamai biomassa) sebagai campuran bahan bakar pembangkit listriknya. Dengan cara ini, penggunaan batu bara berkurang, emisi karbon pun turun.
Problemnya, tidak mudah mencari pasokan biomassa dalam jumlah besar. PLN mengajak masyarakat sekitar area pembangkit terlibat dalam penyediaan material ini. Namun, responnya belum menggairahkan. Sebab, bisnis biomassa dianggap kurang menguntungkan. Kalau pemerintah menerapkan kebijakan harga yang menarik, rakyat pasti semangat menjual biomassa ke PLN.
Sehingga nantinya, listrik hijau bisa terwujud dari rakyat dan untuk rakyat. Masyarakat bukan lagi hanya jadi konsumen tapi juga berperan sebagai produsen listrik. Problematika biomassa dibedah pada Forum Group Discussion (FGD), yang menghadirkan seluruh stake holder terkait penyediaan biomassa untuk PLN, pada Selasa (23/07/2024), di Semarang, Jawa Tengah.
Dari Kementerian ESDM hadir Direktur Bioenergi Direktorat Energi Baru Terbarukan Edi Wibowo. Dari Kementerian Keuangan, datang mewakili Direktur Pengelolaan Risiko Keuangan Negara yaitu Kepala Seksi Risiko Pinjaman Hilman Kumarsono. Kemenko Maritim dan Investasi, diwakili Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Nani Hendiarti. Juga hadir Sekjen Dewan Energi Nasional Joko Siswanto. Diskusi makin lengkap dengan kehadiran akademisi peneliti biomassa, asosiasi hingga mitra-mitra PLN yang selama ini menjadi pemasok biomassa.
Dari penyelenggara, hadir Direktur Utama PT PLN EPI (Energi Primer Indonesia) Iwan Agung Firstantara bersama jajaran direksi. Bahkan, Komisaris Utama PT PLN EPI Achmad Bakir Pasaman sangat antusias mengikuti seluruh sesi FGD dari awal hingga akhir.
Tema diskusinya yaitu Risiko, Tantangan dan Mitigasi pada Tatanan Rantai Pasok dan Komponen Pembentuk Harga Batu Bara dan Biomassa serta EBT lainnya.
Baca juga : Mendarat Di Casablanca, Nge-teh Mint Di Pusat Kota
Semua stakeholder mendukung pengembangan dan pemanfaatan biomassa untuk cofiring PLTU, demi pengurangan emisi.
Pemerintah mengharapkan PLN bergerak agresif mengejar target penggunaan biomassa, yang tahun ini mencapai 2,2 juta ton. Sampai Mei baru tercapai 500-600 ribu metric ton.
“Masih ada gap sekitar 1,7 juta ton sampai akhir tahun. Kami harapkan PLN dan anak usaha melanjutkan upaya-upaya untuk meningkatkan pasokan biomassa, melalui kolaborasi dengan stakeholder demi mencapai target,” kata Edi Wibowo, Direktur Bioenergi dari KESDM.
Agar pasokan terpenuhi, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri ESDM nomor 12/2023 yang salah satu pasalnya mengatur harga biomassa agar lebih menarik bagi pebisnis.
Selama ini biomassa dihargai sama dengan batubara. Jika aturan baru diterapkan, akan ada tambahan harga 20 persen lebih tinggi untuk pemasok biomassa.
Pelaksanaannya, masih menunggu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) karena terkait dengan besaran subsidi. “Begitu PMK-nya keluar, segera dilakukan sosialiasi massif tentang pemanfaatan biomassa,” ujarnya.
Kementerian Keuangan menyatakan siap mendukung pengembangan biomassa untuk cofiring PLTU. Arahan dari Menteri Keuangan, semua upaya maksimal untuk transisi energi, termasuk pengembangan biomassa harus didukung.
Baca juga : Luluk Nur Hamidah: Semua Nanti Akan Bisa Realistis Kok
“Kami siap beradaptasi menyesuaikan dengan regulasi yang ada. Biomassa adalah inisiatif strategis, bagian dari upaya pemensiunan PLTU secara bertahap,” kata Kepala Seksi Risiko Pinjaman Hilman Kumarsono, yang mewakili Kemenkeu.
PMK sebagai langkah lanjutan dari Permen ESDM 12/2023, sangat ditunggu dan perlu dikawal bersama.
Kemenko Marves dalam hal ini ikut mendorong segera dikeluarkannya regulasi tersebut. Diharapkan, tata kelola biomassa dapat terintegrasi.
Jika aspek pembiayaannya menarik, akan menciptakan iklim investasi yang baik, pengembangannya bakal massif dan berkelanjutan.
“Jadi, mari bersama-sama kolaborasi, agar melahirkan rekomendasi yang bisa mempercepat pencapaian target penyediaan biomassa,” kata Deputi Bidang Koordinasi pengelolaan lingkungan dan kehutanan Kemenko Marves, Nani Hendiarti.
Menurut Kemenko Marves, cofiring PLTU perlu jadi perhatian dari hulu hingga hilir. “Kita harus fokus mengurangi penggunaan batu bara, dengan cara ini,” katanya.
Dia menyebut, ada banyak keunggulan dari pemanfaatan biomassa. Antara lain, membuka peluang job-creation dan pemberdayaan masyarakat.
Baca juga : Cyril Raoul Hakim: Kami Simulasi Semua Nama Yang Beredar
Dilihat dari nilai keekonomian, biaya pengurangan emisi melalui biomassa jauh lebih murah dibanding membangun EBT jenis lainnya. Cofiring hanya mensubtitusi batu bara di pembangkit yang sudah ada. Tidak perlu investasi besar.
Pemerintah mengakui penyediaan biomassa menghadapi tantangan. Antara lain, keberlanjutan, realibilitas bahan baku, penguasaan teknologi dan harga. Idealnya, jarak angkut biomassa ke lokasi pembangkit, tak lebih dari 100 kilometer. Sehingga, Pemerintah mendorong agar lahan di sekitar areal pembangkit dimanfaatkan dengan penanaman pohon-pohon yang limbahnya bisa digunakan untuk bahan bakar cofiring.
Ada banyak jenis material biomassa untuk pasokan ke pembangkit. Yaitu limbah kayu (wood chip), serpihan shawdust, jerami, serbuk gergaji kayu, dan lain-lain. Jenis yang paling bagus adalah limbah cangkang sawit. Tak perlu diolah dan bisa langsung digunakan.
Sayangnya, banyak pengusaha sawit lebih senang mengekspor cangkang, karena harganya di luar negeri cukup tinggi.
Pemerintah mendorong para pelaku usaha masuk ke bisnis ini. Kolaborasi dengan Pemda dan masyarakat setempat sangat penting. Sebab biomassa bisa jadi bisnis rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar perkebunan.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.