Penyaluran Solar Subsidi Akurat Dan Tepat Sasaran

RM.id  Rakyat Merdeka - Realisasi Program Solusi Nelayan, upaya memudahkan nelayan mengakses bahan bakar minyak (BBM) melalui koperasi, memuaskan. Kesejahteraan sejumlah nelayan ikut program tersebut, terbukti mengalami peningkatan.

Penyaluran BBM subsidi ti­dak mudah. Tak sedikit yang salah sasaran, karena dinikmati oleh masyarakat yang tidak berhak.

Jenis BBM subsidi solar bagi nelayan, misalnya. Masih ada di beberapa daerah yang nelayannya mengeluh kesulitan mendapatkan solar. Padahal, nelayan menjadi salah satu ke­lompok yang berhak menerima BBM subsidi.

Saat ini sekitar 60 persen biaya kebutuhan melaut nelayan adalah untuk membeli BBM. Dan seki­tar 82 persen nelayan sulit mengakses BBM bersubsidi.

Mirisnya lagi, di Indonesia terdapat 11 ribu desa nelayan, namun hanya tersedia 388 Sta­siun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN).

Dari survei Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) tahun 2020 terungkap, solar sub­sidi dinikmati 7 persen nelayan skala kecil dan selebihnya oleh sektor perikanan skala besar.

Dalam survei tersebut juga dinyatakan, sebanyak 38,4 persen nelayan tidak memiliki surat rekomendasi untuk membeli so­lar subsidi. Sebesar 36,2 persen tidak mengetahui adanya BBM bersubsidi, dan 22,2 persen tidak ada penjual BBM bersubsidi di sekitar lokasi.

Baca juga : Kadin Siapin White Paper Pembangunan Ekonomi

Menurut Pengamat energi dari ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro, tiap tahunnya, konsumsi BBM solar subsidi terus meningkat. Hal ini lantaran aktivitas melaut nelayan yang juga tinggi, karena didorong kebutuhan masyarakat.

“Penyaluran subsidi solar khusus Pemerintah menyasar subsidi langsung ke nelayan. Karena tak bisa dipungkiri, se­lalu ada potensi penyelewengan pada produk-produk subsidi,” ujar Komaidi kepada Rakyat Merdeka, Minggu (28/7/2024).

Apalagi saat ini terjadi dis­paritas harga yang cukup besar antara BBM yang disokong Pemerintah dengan produk yang harganya dilepas ke pasar. Ditambah adanya wacana kebi­jakan pembatasan BBM oleh Pemerintah, yang menurutnya kian menambah permasalahan.

Komaidi berharap, ada program Pemerintah yang benar-benar membuat nelayan mem­peroleh solar subsidi dengan mudah, dengan harga terjangkau.

Keresahan karena sulitnya solar bagi nelayan juga dira­sakan Ardila (40), nelayan di kawasan Pelabuhan Perikanan Muara Angke, Jakarta Utara. Dia mengaku, sempat mengalami kesusahan dapatkan solar.

“Pernah juga (kesusahan akses solar). Bukan cuma yang subsi­di, yang non subsidi saja kadang kami kekurangan solar,” curhat Ardila saat dihubungi Rakyat Merdeka, Minggu (28/7/2024).

Dia menekankan, kemudahan akses solar menjadi kebutuhan utama nelayan untuk mencari ikan di laut. Apalagi kebanyakan masyarakat di sekitar pelabuhan, menggantungkan hidupnya dari mencari ikan, udang dan hasil laut lainnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Baca juga : DKI Didorong Gandeng BPJS Ketenagakerjaan

“Kalau tidak ada solar, ya kami tidak melaut,” curhatnya.

Ia melanjutkan, selain mem­beli solar di SPBU atau difasili­tasi oleh beberapa pengepul, kapal khusus di bawah bobot 30 GT (Gross Ton) atau perahu ne­layan kecil telah diberikan jatah solar subsidi sebanyak 400-an kilo liter. Namun, aku Ardila, kuota tersebut tidak cukup.

“Untuk itu kami berharap, banyak dibangun SPBUN yang lebih dekat, di sepanjang pelabuhan maupun di kawasan dekat pelabuhan agar mudah diakses,” katanya.

Terpisah, Ketua Pelaksana Harian KNTI Dani Setiawan mengamini, salah satu faktor pe­nyebab sulitnya mengakses solar subsidi, adalah karena minim fasilitas SPBUN di beberapa wilayah kampung nelayan. Teru­tama di pulau-pulau kecil, yang tidak memungkinkan mereka untuk mengakses ke titik distri­busi di mana SPBUN itu berada.

Persoalan lainnya, kata Dani, yakni terbatasnya kuota solar bersubsidi yang masuk ke kam­pung nelayan. Selain itu, prose­dur yang rumit dari Pemerintah Daerah juga menjadi andil su­litnya akses nelayan kecil untuk mendapatkan solar bersubsidi.

Karena harus ada surat reko­mendasi. Pihaknya menyebut sebagai diskriminasi akses.

“Orang naik motor, mobil bisa langsung beli premium dan solar, tidak pake surat reko­mendasi. Tapi kenapa nelayan untuk dia melaut, cari rezeki dia harus dapat surat rekomendasi,” protesnya.

Baca juga : Garuda Muda Ngejar Status Raja Muda

Untuk itu, pihaknya meminta agar Pemerintah menyediakan infrastruktur penyediaan solar bersubsidi bagi nelayan dengan kuota yang terpenuhi.

Program Solusi Nelayan

Atas berbagai permasala­han yang dihadapi nelayan, sekaligus memastikan solar bersubsidi bagi nelayan tepat sasaran, Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) bersama PT Pertamina (Persero) bekerja sama me-launching Program Solar Untuk Koperasi (Solusi) Nelayan.

Program Solusi Nelayan telah diluncurkan sejak 15 September 2022. Kala itu, Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki bersama Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dan Direktur Utama Pertamina Group Nicke Nicke Widyawati me-launching program Solusi Nelayan di SPBUN yang dikelola Koperasi Unit Desa (KUD) Mino Saroyo, Cilacap, Jawa Tengah.

Menkop Teten menerang­kan, Program Solusi Nelayan adalah upaya Pemerintah dalam menguatkan ekosistem usaha nelayan berbasis Koperasi Perikanan. Yakni, memastikan nelayan mendapatkan akses solar se­cara mudah dan membeli dengan harga normal, bukan eceran.

“Program Solusi Nelayan dimaksudkan untuk membangun eksosistem usaha nelayan menjadi lebih unggul, den­gan kemudahan akses BBM, pembiayaan, pasar, pendidikan serta pelatihan,” ucap Teten dalam peresmian SPBUN di Pe­kalongan, Jawa Tengah (Jateng).
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.