RM.id Rakyat Merdeka - Dualisme kepemimpinan dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dinilai dapat memengaruhi iklim investasi. Investor asing bakal memilih menjauh terlebih dahulu hingga urusan ini selesai.
Sejumlah ekonom menyayangkan situasi ini dan berharap segera teratasi. Perebutan kekuasaan di Kadin antara Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie akan merugikan semua pihak. Terutama Presiden terpilih Prabowo Subianto yang membutuhkan dukungan investor untuk membawa pertumbuhan ekonomi.
Hal ini disampaikan Kepala Departemen Ekonomi Center for Strategic and International Studies (CSIS), Fajar Himawan. Menurut dia, polemik kepemimpinan di internal Kadin akan berdampak langsung terhadap aktivitas investasi asing. Bagaimanapun, mereka membutuhkan kepastian agar tidak salah melakukan deal bisnis.
Baca juga : Gareth Southgate Belum Kepikiran Jadi Pelatih Lagi
Hal senada diungkapkan Direktur Eksekutif Segara Research Institute, Piter Abdullah. Menurut dia, dualisme ini tidak boleh berlangsung lama. Yang penting, Pemerintah cepat bertindak dan jangan berpihak.
“Apa pun keputusan Pemerintah, Kadin pasti akan kembali solid. Sebab, pada umumnya pengusaha lebih memilih sikap pragmatis," ucap Piter, Kamis (19/9/2024).
Piter menjelaskan, kalangan investor selalu menilai posisi Kadin sebagai jendela sekaligus jembatan antara dunia usaha dan pebisnis dengan Pemerintah. Maka itu, kemampuan Pemerintah dalam mengatasi kekisruhan ini juga dipertaruhkan. Jika terendus sikap yang terlalu memihak ke salah satu kubu, akan menjadi catatan buruk sebagai bentuk intervensi negara terhadap pelaku bisnis.
Baca juga : Memilih Pemimpin Pro Rakyat Dalam Islam (2)
Yang paling realistis adalah meminta semua pihak untuk menahan diri atau sama-sama mundur selangkah. Artinya, di satu sisi, Anindya tidak memaksakan kepengurusan Kadin versi Munaslub. Sementara, Arsjad tidak asal memecat pengurus yang beda pilihan dan hentikan proses hukum.
“Nah, kedua pihak kemudian duduk bersama untuk merancang percepatan Munas atau bahasa lainnya mengulang Munaslub dengan melibatkan semua pihak. Mereka silakan bertarung untuk membuktikan apakah benar pengurus daerah menginginkan pergantian karena Arsjad dianggap melanggar AD/ART, atau jangan jangan itu klaim sepihak,” terangnya.
Seperti diketahui, Kadin versi Munaslub mengklaim mendapatkan dukungan mayoritas pengurus Kadin Daerah dan Anggota Luar Biasa. Sementara, kubu Arsjad juga menyebutkan dukungan yang sama bahkan menghadirkan seluruh Kadin Daerah dalam sejumlah konferensi pers.
Baca juga : Memilih Pemimpin Pro Rakyat Dalam Islam (1)
Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menjelaskan, Kadin berperan sebagai jembatan yang mempertemukan calon investor dengan mitra lokal serta membantu investor dalam perizinan usaha dan insentif melalui interaksi dengan pemerintah.
Dengan adanya dualisme ini, investor dan pengusaha mungkin kebingungan dalam menentukan pihak mana yang harus dijadikan mitra. Hal ini berpotensi memperlambat masuknya investasi, terutama investasi asing, karena ketidakjelasan dalam mencari mitra lokal.
Selain itu, Bhima menyoroti bahwa dualisme tersebut terjadi pada masa transisi pemerintahan dari Presiden Jokowi ke Presiden terpilih Prabowo Subianto, yang berpotensi menurunkan reputasi Kadin di mata investor. Kadin yang seharusnya menyuarakan aspirasi pengusaha justru terlihat lebih terlibat dalam kepentingan politik, mencerminkan iklim usaha di Indonesia yang kurang baik dan membuat investor enggan menanamkan modal.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.