RM.id Rakyat Merdeka - Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) telah meluncurkan 7 Buku Serial bertajuk Pengarusutamaan Strategi Pengembangan Koperasi dan UKM. Di buku seri ke-2, secara khusus mengulas terkait Rumah Produksi Bersama (RPB) dan Minyak Makan Merah dengan menekankan pada Koperasi Modern Memutar Roda Hilirisasi dan Industri Menengah Nasional.
Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM), Teten Masduki mengatakan, buku kedua tersebut mengungkapkan potensi besar koperasi modern dalam mendorong hilirisasi dan menguatkan industri menengah nasional. Fokus utama buku ini tertuju pada inovasi dan manfaat dari dibangunnya RPB dan minyak makan merah, serta menunjukkan bagaimana koperasi dapat menjadi motor penggerak ekonomi nasional.
Di berbagai kesempatan, MenKopUKM Teten Masduki menegaskan bahwa dibangunnya pabrik yang dikelola oleh koperasi, termasuk Rumah Produksi Bersama (RPB) bertujuan untuk meningkatkan kualitas produk UMKM. “Dibangunnya pabrik yang berkualitas industri, tergantung dari komoditas unggulan dan yang diberikan alat sederhana, tetapi berkualitas industri agar ada peningkatan kualitas produk,” jelasnya, Rabu (15/10/2024).
Selain itu, tujuan RPB adalah untuk mendukung industrialisasi. Tidak hanya usaha besar tetapi juga melibatkan UMKM. Begitu juga dengan kehadiran pabrik minyak makan merah. Ia meyakini, keberadaan minyak makan merah akan meningkatkan kesejahteraan petani sawit.
“Adanya pabrik yang dikelola oleh koperasi, maka petani mendapat nilai tambah dari kebun sawitnya. Bukan hanya dijual TBS tapi bisa diolah. Minyak makan merah bisa dirasakan dan membawa perubahan pada kesejahteraan petani,” ucap Teten.
Baca juga : PertaLife Insurance Berikan Proteksi Ke 16.600 Pelari Jakarta Running Festival
Ia menegaskan, keluarnya buku itu merupakan upaya Kemenkop UKM dalam mendokumentasikan sejumlah ide yang muncul dari sejumlah pejabat di kementeriannya.
“Kami terus berupaya membuat koperasi dan UMKM agar bisa berkembang lebih maju dan baik di masa mendatang,” katanya.
Sejalan dengan hal tersebut, Asisten Deputi Pengembangan dan Kawasan Rantai Pasok KemenKopUKM Ali Alkatiri mengungkapkan, satu hal yang harus menjadi pengarusutamaan isu ke depan, pertama hadirnya RPB sebagai upaya hilirisasi komoditas unggulan di masing-masing daerah.
Ditegaskannya, hilirisasi ini akan mensyaratkan upaya petani, pekebun, perajin, hingga petambak yang tadinya hanya menjual bahan mentah, kini menjual bahan setengah jadi atau bahan jadi, yang bisa terkoneksi dengan level industri yang lebih tinggi.
“Tidak ada lagi konglomerasi besar yang menguasai hulu-hilir, tapi industri UMKM bisa menguasai rantai pasok,” terangnya.
Baca juga : 20 Oktober Pensiun, Kiai Ma’ruf Happy
Selama ini, pihaknya melihat, terdapat inequality pada struktur ekonomi, berimbas pada lapangan kerja yang disediakan, sehingga RPB hadir mengatasi ini.
Petani kecil ketika panen akan sangat dikuasai oleh tengkulak padahal mereka mestinya mendapat berkah paling utama, tapi jalur mereka dipotong tengkulak.
“Maka, RPB akan memotong jalur ini, RPB tidak berdiri sendiri sebagai segmen terpisah,” ucapnya.
Pada Peraturan Permerintah (PP) Nomor 7 tahun 2021 sambung Ali, terdapat terminologi pengelolaan terpadu UMKM RPB bagian dari situ, di situ ada konsolidasi bahan baku dan produksi oleh alat manufaktur modern, serta tersambung dengan pasar.
Kemenkop UKM bersyukur, saat ini RPB sudah tersebar di 11 kabupaten/provinsi dengan komoditas unggulan masing-masing.
Baca juga : Kemenkop UKM Dorong Koperasi Jadi Konsolidator Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
Melalui RPB mulai dibangun hilirisasi komoditas secara bertahap. Pada 2022 dibangun tiga RPB. Yaitu, di Kabupaten Kutai Kartanegara (Provinsi Kalimantan Timur) untuk mengolah komoditas jahe, Kabupaten Minahasa Selatan (Provinsi Sulawesi Utara) untuk hilirisasi komoditas kelapa, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk hilirisasi komoditas sapi potong.
Tahun 2023, pembangunan Rumah Produksi Bersama dilanjutkan di beberapa tempat. Terdiri dari, Kabupaten Batubara (Provinsi Sumatera Utara) untuk hilirisasi komoditas cabai merah, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk hilirisasi komoditas susu.
Lalu, Kabupaten Tanah Laut (Provinsi Kalimantan Selatan) untuk hilirisasi komoditas karet, Kabupaten Jembrana (Provinsi Bali) untuk hilirisasi komoditas kakao, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Provinsi Sulawesi Selatan) untuk hilirisasi komoditas garam, maupun Kabupaten Sukoharjo (Provinsi Jawa Tengah) untuk komoditas Rotan.
Kemudian, di Kabupaten Manggarai Barat (Provinsi NTT) untuk hilirisasi komoditas bambu, dan Kabupaten Garut (Provinsi Jawa Barat) untuk hilirisasi komoditas kulit. “Tahun ini kami bangun di lima kabupaten Provinsi Aceh untuk mengolah nilam menjadi minyak nilam,” ujarnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.