RM.id Rakyat Merdeka - Pendiri Institut for Development of Economics and Finance (Indef), Prof. Dr. Didik J. Rachbini, menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang merupakan janji kampanye Prabowo Subianto, harus diwujudkan dengan catatan penggunaan anggarannya perlu diatur secara bijaksana.
Ia mengingatkan, dana yang dibutuhkan sangat besar sehingga pelaksanaannya tidak boleh membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Program ini sebaiknya dilakukan secara bertahap, dimulai dari wilayah-wilayah miskin terlebih dahulu,” ujar Didik pada diskusi “Makan Bergizi Gratis via UMKM: Apa SajaPembelajaran ke Depan?" di Jakarta, Kamis (17/10/2024).
Ia juga menyatakan, program MBG masih belum jelas bentuk dan mekanismenya, sehingga perencanaan matang sangat diperlukan. Didik juga menekankan, pelaksanaan program ini harus didesentralisasikan dan melibatkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di daerah-daerah, meskipun dana program berasal dari pusat.
Baca juga : Kemendes: Desa Ujung Tombak Keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis
“Jika program dipusatkan, ada risiko korupsi yang tinggi. Oleh karena itu, wajib didesentralisasikan. Tantangannya adalah memastikan kecukupan kandungan gizi,” tambahnya.
Lebih lanjut, Didik menjelaskan, UMKM perlu diajari standar mutu gizi yang baik, dengan melibatkan Kementerian Kesehatan dan kampus-kampus dalam pelatihan. Program MBG ini seharusnya fokus pada siswa Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), terutama di daerah-daerah rawan gizi.
Namun, dengan keterbatasan dana, Didik menyarankan, agar daerah yang memiliki banyak perusahaan besar, seperti Kalimantan Timur, Aceh, atau kota-kota besar, dapat memanfaatkan sumber dana sosial lain seperti CSR atau zakat. “Masyarakat mampu juga bisa diajak untuk berkontribusi melalui program amal seperti zakat,” katanya.
Baca juga : Dukung Program Makanan Bergizi Gratis, KKP Dorong Konsumsi Ikan
Didik juga menekankan pentingnya monitoring capaian program, terutama dalam peningkatan kemampuan akademis siswa, seperti matematika. Kepala sekolah diharapkan dapat mengukur prestasi akademis siswa secara berkala untuk memantau dampak dari program ini.
Namun, ia mengingatkan, adanya ancaman dari “bandit ekonomi” yang berusaha memanfaatkan program ini untuk kepentingan pribadi, seperti monopoli pengadaan daging oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki hubungan dengan elite politik.
Oleh karena itu, Didik menekankan, perlunya kajian ekonomi politik yang mewajibkan desentralisasi dan pelibatan UMKM setempat dalam program MBG. “Tidak boleh dipusatkan di Jakarta dengan alasan standar mutu, karena ada pihak yang berusaha mengambil alih seluruh peluang bisnis tersebut,” tegasnya.
Baca juga : Kolaborasi Aspekpir dan BPDPKS Dorong Petani Sawit di Sumbar Kembangkan UMKM
Sebagai langkah awal, Didik menyarankan, pemerintah untuk segera mengumpulkan data daerah rawan pangan dan UMKM setempat, serta melakukan studi kelayakan pasokan. Hal ini penting untuk mencegah program MBG, yang bertujuan baik, menjadi “racun” bagi ekonomi nasional akibat ketidakadilan distribusi.
Dengan pandangan ini, Didik menegaskan, pentingnya pendekatan desentralisasi dan pengawasan ketat agar program MBG dapat berjalan sesuai dengan tujuan awalnya, yakni meningkatkan gizi anak-anak di daerah rawan pangan tanpa menjadi beban bagi perekonomian negara.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.