RM.id Rakyat Merdeka - Pemerintah masih mengkaji formula subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) agar betul-betul tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan. Skema pemberian subsidi langsung juga menjadi fokus Pemerintah dalam kajian tersebut.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengaku diberikan perintah oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Ketua Tim Khusus Subsidi. Tugas pertamanya, mengoptimalkan dan mengakselerasi kajian tersebut.
Dalam waktu dekat kami akan melaporkan ke Pak Presiden untuk jadi materi bahan referensi keputusan presiden,” kata Bahlil dalam pernyataan resminya di Jakarta, Jumat (1/11/2024).
Menurut Bahlil, kebijakan subsidi yang tepat harus ditinjau cermat karena berpengaruh langsung pada masyarakat. Pasalnya, Pemerintah tidak ingin subsidi justru diberikan kepada kelompok yang tidak berhak.
Baca juga : Madrasah Swasta DKI Digratiskan Juga Dong
“Semuanya saat ini masih dihitung. Jangan sampai subsidi jatuh kepada yang tidak berhak,” katanya.
Bahlil juga mengatakan, Pemerintah mempertimbangkan beberapa skema pemberian subsidi. Termasuk opsi subsidi langsung kepada masyarakat yang layak.
“Jika kajian ini rampung, kami akan segera melaporkannya kepada Presiden,” jelas Ketua Umum Partai Golkar ini.
Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai, langkah Pemerintah menunda pembatasan BBM subsidi sudah tepat. Kebijakan itu memang harus dikaji lebih dalam karena berdampak luas.
Baca juga : Bournemouth Vs Manchester City, Ketajaman Haaland Diuji
Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi adanya kontraksi di tengah situasi ekonomi yang belum stabil.
Menurut Trubus, adanya pembatasan lantaran banyaknya masyarakat kelas menengah atas menggunakan BBM subsidi.
Pemerintah telah menetapkan alokasi anggaran subsidi energi untuk tahun anggaran 2025. Fokus utama subsidi tahun depan tetap pada BBM dan Liquefied Petroleum Gas (LPG).
Berdasarkan hasil rapat Kerja Menteri ESDM dengan Komisi VII DPR pada 27 Agustus 2024 ditetapkan, untuk volume BBM bersubsidi yang dialokasikan pada tahun 2025 mencapai 19,41 juta kiloliter (KL).
Baca juga : Humbert Pulangkan Alcaraz
Rinciannya, minyak tanah sebesar 0,52 juta KL dan minyak solar sebesar 18,89 juta KL. Sementara, untuk LPG 3 kg, Pemerintah mengalokasikan volume sebesar 8,2 juta metrik ton.
Pemerintah berharap, skema subsidi yang lebih tepat sasaran dapat mendorong efisiensi anggaran, sekaligus menjamin bantuan negara benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan. DIR
Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 7, edisi Sabtu, 2 November 2024 dengan judul "Supaya Tepat Sasaran, Bahlil Masih Godok Aturan BBM Subsidi"
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.