RM.id Rakyat Merdeka - Di awal pemerintahan ini, para menteri Kabinet Merah Putih begitu sibuk. Bukan hanya di hari kerja, di hari libur pun, mereka masih bekerja. Minggu (3/11/2024), di Hotel Four Seasons, Jakarta, delapan menteri rapat untuk mengurus ekonomi.
Kedelapan menteri tersebut adalah Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, dan Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana.
Rapat digelar di bawah koordinasi Airlangga untuk membahas Program Quick Win di sektor perekonomian. Dalam rapat ini, para menteri tampil santai, tidak menggunakan setelan jas atau batik. Ada yang mengenakan kemeja putih, kemeja hitam, kaos Polo, dan ada juga yang pakai jaket.
Rapat berlangsung tertutup. Setelah rampung, mereka memberi keterangan yang diwakili Airlangga. Ada 10 catatan penting dalam rapat tersebut.
Pertama, mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang ketenagakerjaan. Merespons hal ini, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli bakal mempersiapkan regulasi yang terkait Undang-Undang Ketenagakerjaan.
Baca juga : KPU Jakarta Cetak 8,4 Juta Surat Suara, 51 Ribu Rusak
"Itu juga ada konsekuensi dari perubahan nomenklatur pemisahan Kementerian Ketenagakerjaan dengan BP2MI. Sehingga tentu ada konsekuensi terhadap perundang-undangan juga," terang Airlangga.
Kementerian Ketenagakerjaan akan mempersiapkan program jangka pendek, yakni upah minimum. Kemudian, Yassierli juga akan berkoordinasi dengan gubernur, karena upah menjadi domain kepala daerah.
Kedua, devisa dan hasil ekspor. Saat ini, Kemenko Perekonomian tengah menyiapkan Peraturan Pemerintah mengenai hal itu. Pemerintah juga tengah menyiapkan RPP hapus buku dan hapus tagihan dari bank dan lembaga keuangan bagi UMKM.
Ketiga, insentif prioritas yang sedang berjalan diusulkan untuk dilanjutkan ke tahun depan. Rencana ini akan segera dibahas dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani, khususnya terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditanggung Pemerintah, seperti pembelian rumah baru dan kendaraan listrik.
Keempat, persiapan beberapa program terkait revisi dari jaminan kehilangan pekerjaan dan regulasi platform, serta integrasi program siap bekerja dan kartu prakerja.
Baca juga : Komisi IV DPR Siapakan Kunjungan Kerja Ke Papua
Kelima, terkait larangan dan pembatasan impor, fasilitasi pelabuhan impor, dan harga gas bumi tertentu untuk beberapa sektor industri. Pemerintah akan membuat gugus tugas atau task force untuk pembahasan secara detail.
"Kemudian juga pengamanan pasar dalam negeri akan didorong UMKM supaya bisa ekspor," kata Airlangga.
Keenam, program seperti KUR, Mekaar, dan Makmur akan terus didorong oleh Kementerian BUMN. Serta terus mendorong hilirisasi, termasuk pengembangan hilirisasi aluminium di Kalimantan Barat.
Ketujuh, mengenai peningkatan lifting minyak dan gas, pemanfaatan bio-fuel, bio-ethanol. Ada pula yang saat ini dibahas Satgas Subsidi Tepat Sasaran di Kementerian ESDM.
Kedelapan, mengenai investasi. Sri Mulyani sudah menerbitkan aturan tax holiday. Menurut Airlangga, hal ini bisa lebih diefektifkan. Misalnya melalui perbaikan Online Single Submission (OSS) atau perbaikan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait, termasuk Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan Rakyat, beserta 18 kementerian lain yang terintegrasi dalam sistem OSS.
Baca juga : Hore, Tarif Sewa Rusun Pasar Rumput Diturunin
Kesembilan, mengenai pariwisata. Pemerintah akan terus mendorong program Indonesia Berwisata atau Tourism 5.0. Salah satu yang sedang dibahas terkait dengan harga tiket yang lebih kompetitif. "Itu akan dibahas dengan Kementerian Perhubungan dan juga dengan Pertamina," ungkap Airlangga.
Kesepuluh, perjanjian perdagangan dari Kementerian Perdagangan. Selain pengamanan pasar internasional dan pasar dalam negeri, juga ada perjanjian-perjanjian yang akan diakselerasi, yaitu EU dengan EU-CEPA, kemudian dengan Kanada dan Peru.
Usai rapat, Bahlil segera merespons yang menjadi domain Kementerian ESDM. Ia akan menggelar rapat perdana hari ini, membahas subsidi BBM dan listrik.
Salah satu formulasi yang akan dibahas adalah mengenai ketepatan penyaluran subsidi melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat. "Atau ada opsi lain, atau di-blending," kata Bahlil.
Sementara, Rosan menerangkan bahwa Pemerintah resmi memperpanjang tax holiday hingga 31 Desember 2025. Perpanjangan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 69 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PMK No. 130/PMK.010/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.