RM.id Rakyat Merdeka - Pemerintah dinilai tidak serius bebas dari Penyakit Mulut Dan Kuku (PMK) jika masih mengimpor daging dari negara yang belum bebas PMK.
Guru Besar IPB Prof. Dwi Andreas Santosa menyatakan, Indonesia harus menghentikan impor dari negara negara yang bebas dari PMK jika ingin terbebas dari virus yang menyebar melalui udara tersebut.
“Iya, iya. Kalau Indonesia mau ke arah sana ya seperti itu. Jadi tidak mengimpor dari negara-negara yang belum bebas PMK,” kata Prof Dwi Andreas, Sabtu (1/2/2025).
Wabah PMK yang kembali merebak di Tanah Air dinilai Prof Dwi Andreas sebagai gelombang kedua dari PMK yang terjadi pada 2022 lalu.
Baca juga : DPR Soroti Rencana Arab Saudi Larang Jemaah Usia di Atas 90 Tahun Berangkat Haji
"Dugaan saya, penyebab gelombang pertama adalah pembukaan pintu impor daging sapi dari India, yang saat itu belum bebas PMK," ungkap Prof. Dwi Andreas.
Dugaan dia wabah PMK berasal dari India cukup beralasan karena sebelumnya Indonesia telah dinyatakan bebas PMK sejak tahun 1990, sementara India belum bebas PMK.
“Ya, itu karena Indonesia membuka pintu impor daging kerbau dari India. India merupakan negara yang belum bebas PMK. Nah, sehingga dugaan saya ya pasti kemungkinan besar asalnya dari sana. Walaupun ada berbagai pendapat yang macam-macam yang lainnya, tapi dugaan saya dari sana” tegas Prof Dwi Andreas.
Ia menjelaskan, dampak wabah ini sangat signifikan bagi peternak, dengan penurunan populasi sapi perah mencapai sekitar 80 ribu ekor. "Dari 580 ribu sapi perah pada tahun 2021, jumlahnya turun menjadi 507 ribu pada tahun 2022," tambahnya.
Baca juga : Turunkan Emisi Metana Di Indonesia, Pertamina Dorong Kolaborasi
Senada dikatakan Ketua Paguyuban Pedagang Sapi dan Daging Segar (PPSDS) Jawa Timur Muthowif. Dia mengatakan, merebaknya wabah PMK diduga berawal dari daging kerbau impor asal India yang masuk sejak 2016.
“Sebenarnya Gubernur Jatim Soekarwo saat itu sudah melarang adanya daging kerbau impor. Tapi di lapangan justru diperjualbelikan secara bebas. Ini yang kami khawatirkan, karena PMK ini membuat kerugian ekonomi yang cukup besar. Meski kala itu sempat ada penolakan, tapi impor daging kerbau asal India ini tetap berjalan hingga saat ini,” tambahnya.
Seperti diketahui, di tengah merebaknya wabah PMK, pemerintah berencana melanjutkan impor daging dari India. Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa mengatakan, pemerintah akan menugaskan BUMN Pangan untuk mengimpor daging kerbau setelah ada keputusan resmi pemerintah. Menurutnya, keputusan penugasan tersebut akan terbit secepatnya.
Ketut menjelaskan saat ini izin impor kerbau dan sapi masih ditunda agar peternak lokal dapat menikmati masa panen. "Kami tidak mempermasalahkan penugasan maupun izin impor daging agar harga daging dalam negeri naik dulu. Tujuannya agar penternak di dalam negeri bisa menikmatimasa panen," kata Ketut, Jumat (31/1/2025).
Baca juga : Kinerja Perekonomian Indonesia Masih Solid
Untuk diketahui, pemerintah menugaskan PT Rajawali Nusantara Indonesia untuk mengimpor 100.000 ton daging kerbau dari India. "Artinya, kami masih bisa mengejar pengadaan daging kerbau menjelang Ramadan 2025,” tukasnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.